- BNPB bersama pemda dan instansi memperkuat pemadaman karhutla di TNWK Lampung Timur pada Oktober 2026.
- Pemerintah mengerahkan 360 personel gabungan, helikopter water bombing, penyiraman darat, serta Operasi Modifikasi Cuaca.
- Petugas menghadapi kendala lahan bergambut, angin kencang, dan keterbatasan sumber air yang menyulitkan akses pemadaman.
SuaraLampung.id - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, masih menjadi perhatian pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi memperkuat operasi pemadaman melalui pengerahan personel, penyiraman udara menggunakan helikopter, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Penanganan diperkuat karena kebakaran di kawasan konservasi tersebut menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi lahan bergambut, angin kencang, hingga keterbatasan akses menuju sumber air. Situasi ini membuat pemadaman harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan keselamatan petugas.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan pihaknya telah meninjau langsung penanganan karhutla di TNWK bersama sejumlah pemangku kepentingan pada Minggu (25/10/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pemadaman berjalan cepat, terarah, dan efektif. "Penanganan karhutla harus dilaksanakan secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan personel, kecepatan respons, dan ketepatan penentuan lokasi prioritas," kata Kristomei, dikutip dari ANTARA, Minggu.
Baca Juga:24 Hari Membara, 30 Hektare Hutan Way Kambas Masih Mengepulkan Asap
Lahan Bergambut dan Jarak Sumber Air Jadi Kendala
Kondisi medan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla di TNWK. Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya menyebut kebakaran di bagian utara kawasan menghadapi kendala berupa karakteristik lahan bergambut, kecepatan angin yang tinggi, dan jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran.
Kondisi tersebut menyulitkan petugas menjangkau titik api dan memperluas area pemadaman. Karena itu, penanganan dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan udara.
Dalam laporan perkembangan penanganan hingga 18 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat akumulasi luas area yang ditangani melalui jalur darat dan udara mencapai sekitar 315 hektare. Pada pemantauan menggunakan drone pada 18 Oktober, area yang masih terindikasi terbakar atau berasap diperkirakan sekitar 30 hektare.
Angka tersebut merupakan data pada periode pemantauan tersebut, bukan angka luas kebakaran terkini per 25 Oktober. Pembaruan kondisi lapangan masih diperlukan untuk mengetahui perkembangan luas area yang berhasil dipadamkan dan titik api yang tersisa.
Baca Juga:Titik Api Kepung Way Kambas, Pemprov Lampung Gempur Karhutla Lewat Operasi Udara dan Pasukan Darat
Sekitar 360 Personel Gabungan Dikerahkan
Untuk mempercepat penanganan, sekitar 360 personel gabungan dikerahkan dalam operasi karhutla di TNWK. Mereka berasal dari unsur TNI, BNPB, Pemerintah Provinsi Lampung, BPBD, Polri, Manggala Agni, Balai TNWK, dan instansi terkait lainnya.
Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya menyebut sekitar 330 personel di antaranya berasal dari TNI. Operasi darat dilakukan dengan mengerahkan personel, pompa, selang, dan pipa panjang untuk menjangkau titik kebakaran. Sementara itu, pemadaman dari udara didukung helikopter untuk melakukan water bombing atau pengeboman air.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan dukungan BNPB dalam beberapa pekan terakhir mencakup bantuan logistik, helikopter untuk pemadaman udara, dan peralatan berupa pipa panjang.
Menurutnya, progres pemadaman pada saat peninjauan mencapai sekitar lima hektare area per hari.
Meski demikian, capaian tersebut perlu dibaca sesuai periode dan lokasi penanganannya. Luas area yang berhasil dipadamkan per hari tidak otomatis sama dengan penurunan total luas kebakaran karena kondisi api dan titik kebakaran dapat berubah.
Selain pemadaman langsung, penanganan karhutla diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca. Dalam keterangan yang disampaikan BNPB, operasi tersebut menggunakan pesawat Cessna Caravan untuk penyemaian natrium klorida (NaCl) atau garam.
BNPB melaporkan penyemaian dilakukan dalam dua sortie penerbangan, dengan penggunaan masing-masing 1.000 kilogram garam di wilayah TNWK dan Kabupaten Lampung Barat.
OMC merupakan upaya untuk mendukung peluang terjadinya hujan ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Namun, operasi ini tidak menjamin hujan akan turun di seluruh wilayah sasaran atau langsung memadamkan seluruh titik api.
Dalam laporan Pemerintah Provinsi Lampung mengenai operasi pada 11–13 Oktober 2026, OMC dilakukan melalui tiga sortie dengan total penggunaan 3.000 kilogram NaCl. Pelaksanaan lanjutan saat itu terkendala tidak tersedianya awan potensial yang memenuhi persyaratan penyemaian.
Data tersebut merujuk pada operasi pada periode berbeda. Karena itu, pelaksanaan OMC perlu dievaluasi bersama perkembangan cuaca, kondisi titik api, dan hasil pemadaman di lapangan.
Data Hotspot Harus Dicocokkan dengan Kondisi Lapangan
BNPB menekankan pentingnya mengintegrasikan hasil pemantauan udara, laporan tim darat, data titik panas atau hotspot, dan informasi cuaca dari BMKG.
Kombinasi data tersebut dibutuhkan untuk menentukan lokasi prioritas pemadaman, terutama di kawasan yang sulit dijangkau petugas.
Dalam laporan Pemerintah Provinsi Lampung pada 25 Oktober 2026, Kepala BNPB menyebut pemantauan satelit hingga pukul 06.44 WIB mendeteksi 110 titik api di Provinsi Lampung, dengan sekitar 68 hektare area dilaporkan masih belum padam.
Angka tersebut merupakan laporan pada waktu pemantauan tertentu dan mencakup wilayah Provinsi Lampung, bukan hanya kawasan TNWK. Data itu juga perlu dibedakan dari jumlah hotspot yang terdeteksi satelit, karena titik panas merupakan indikasi yang perlu diverifikasi dengan kondisi aktual di lapangan.
Pencocokan data menjadi penting agar sumber daya pemadaman dapat diarahkan ke lokasi yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Selain mengancam kawasan konservasi, kebakaran juga menimbulkan asap yang berdampak pada permukiman di sekitar TNWK. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pemeriksaan kesehatan bagi warga terdampak asap akan menjadi perhatian, khususnya untuk mengetahui dampak paparan terhadap pernapasan dan kondisi paru-paru.
Langkah tersebut penting karena penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan terdampak.
Warga yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan setelah terpapar asap perlu mencari bantuan tenaga kesehatan. Masyarakat juga disarankan mengikuti informasi kualitas udara dan imbauan resmi dari pemerintah daerah.
Di tengah upaya pemadaman, pemerintah juga berencana mengevaluasi penyebab kebakaran, khususnya pada titik-titik yang berada di sekitar permukiman.
Evaluasi akan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengetahui apakah kebakaran dipicu faktor alam atau aktivitas manusia.
Hingga penyebabnya dipastikan, tidak tepat menyimpulkan bahwa kebakaran di seluruh titik TNWK berasal dari tindakan pihak tertentu. Penetapan penyebab memerlukan pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
BNPB juga mengajak masyarakat, petani, pemilik kebun, dan pelaku usaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan dinilai penting agar upaya pemadaman yang sedang berlangsung tidak kembali terbebani munculnya kebakaran baru.
Penanganan karhutla di TNWK kini bergantung pada koordinasi antarlembaga, ketepatan penentuan lokasi prioritas, dukungan peralatan, serta kondisi cuaca. Di saat yang sama, pembaruan data mengenai titik api, luas area yang masih terbakar, dan dampak asap terhadap masyarakat diperlukan untuk menunjukkan perkembangan penanganan secara transparan.
