- Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyatakan Lampung bersiap menjadi episentrum ekonomi syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
- Pemprov Lampung mengandalkan ekosistem pesantren, sektor lumbung pangan, serta ribuan UMKM berstandar halal untuk menembus pasar internasional.
- Pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah 2027 serta mengoptimalkan Ziswaf produktif demi memperkuat pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
SuaraLampung.id - Di tengah ambisi nasional mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Provinsi Lampung mulai memainkan kartu as-nya.
Bukan sekadar mengandalkan letak geografis sebagai gerbang Sumatera, Lampung kini tengah bersiap mengambil peran yang lebih substansial yakni menjadi episentrum baru pertumbuhan ekonomi syariah di Pulau Sumatera.
Optimisme ini disuarakan lantang oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Baginya, ekonomi syariah bukan lagi sekadar urusan identitas agama, melainkan instrumen kompetitif yang mampu membawa produk lokal Lampung berbicara di panggung dunia.
Lampung memiliki modal yang tak dimiliki banyak daerah lain. Salah satunya adalah ekosistem pesantren yang sangat besar.
Baca Juga:Lampung Bersiap Jadi Rumah Kapal Induk Pertama Indonesia Giuseppe Garibaldi
Jihan mengatakan pesantren tidak hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan, melainkan inkubator ekonomi syariah yang mampu memberdayakan masyarakat dari akar rumput.
Fondasi ini diperkuat dengan predikat Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Mulai dari hamparan sawah, perkebunan kopi, hingga tambak udang, semuanya adalah mata rantai halal value chain yang potensial.
"Kita memiliki kekuatan dari hulu ke hilir. Mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran, semuanya bisa kita kemas dalam standar halal yang diakui dunia," ujar Jihan Nurlela, Selasa (21/7/2026).
Daya saing Lampung juga terletak pada ribuan UMKM yang terus bertumbuh. Jihan meyakini bahwa penguatan sertifikasi halal pada sektor fesyen muslim, kuliner, dan industri kreatif akan menjadi tiket emas bagi produk Lampung untuk menembus pasar internasional.
Kopi, lada, kakao, hingga pisang Lampung yang sudah ternama kini didorong untuk memiliki standar halal yang ketat. Harapannya bisa meningkatkan daya saing global.
Baca Juga:Di Balik COD: Niat Jual Motor, Pemuda di Lampung Selatan Disekap dan Diborgol Kawanan Bersenjata
"Standar halal adalah faktor kunci. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tapi soal memenangkan pasar internasional," tambahnya.
Namun, Wagub Jihan sadar betul bahwa potensi sebesar apapun akan menguap tanpa eksekusi yang tepat. Ia menekankan pentingnya sebuah orkestrasi.
Istilah ini ia gunakan untuk menuntut sinergi tanpa sekat antar dinas, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga pariwisata.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027 menjadi langkah taktis yang diambil Pemprov Lampung.
RAD ini dirancang untuk memastikan akses pembiayaan syariah semakin mudah, literasi masyarakat meningkat, dan digitalisasi menjadi napas utama dalam setiap transaksi.
Menutup narasinya, Jihan Nurlela menegaskan bahwa ekonomi syariah di Lampung harus bersifat inklusif. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) produktif akan terus didorong sebagai sumber pembiayaan pembangunan sosial yang berkelanjutan.
