- BGN memperkuat pasokan Program MBG dengan menggandeng masyarakat dan UMKM hingga desa demi menjaga ketersediaan bahan baku.
- Keterlibatan masyarakat melalui produksi pangan lokal, termasuk urban farming, penting untuk menjaga stabilitas pasokan MBG.
- Pemerintah daerah berperan mengoordinasikan potensi wilayah desa sebagai penyangga bahan baku untuk dapur-dapur MBG terdekat.
SuaraLampung.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pasokan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggandeng masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga tingkat desa. Strategi ini ditempuh untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap terjaga di tengah meningkatnya jumlah dapur Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok MBG. Tanpa dukungan produksi pangan lokal, lonjakan permintaan dari ribuan dapur MBG berpotensi menimbulkan kelangkaan dan tekanan harga.
“Pasokan pangan MBG harus diperkuat dari desa. Pelibatan masyarakat dan UMKM akan membantu menjaga stabilitas bahan baku seiring bertambahnya jumlah SPPG,” ujar Sony saat membuka forum lintas sektor Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor di Serpong, Banten, Senin (24/11/2025).
Saat ini, lebih dari 15 ribu dapur MBG telah berdiri di seluruh Indonesia. Di sejumlah wilayah, peningkatan kebutuhan komoditas seperti sayur, telur, dan buah mulai dirasakan dampaknya. Kondisi ini mendorong BGN untuk mengajak masyarakat kembali menguatkan produksi pangan berbasis lokal.
Baca Juga:Cek Fakta Jokowi Terima Suap dari Bupati Lampung Tengah, Benarkah?
Salah satu langkah yang didorong adalah urban farming atau bercocok tanam di pekarangan rumah. Menurut Sony, upaya ini tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga mengurangi ketergantungan daerah terhadap rantai distribusi yang panjang.
“Kalau masyarakat bisa menanam dan beternak sendiri, pasokan menjadi lebih aman dan harga lebih terkendali,” katanya.
BGN juga menilai peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mengoordinasikan produksi pangan desa. Dengan pengaturan berbasis potensi wilayah, setiap desa dapat menjadi penyangga bahan baku bagi dapur-dapur MBG di sekitarnya.
“Pemerintah daerah bisa mengarahkan desa sesuai keunggulannya. Ada desa fokus sayuran, desa lain buah-buahan, dan desa lain beternak ayam. Pola ini membuat rantai pasok lebih kuat,” jelas Sony.
Forum lintas sektor tersebut disambut antusias oleh hampir 200 pelaku UMKM dari berbagai daerah. Ketua DPC HIPMIKIMDO Kota Serang, Rini Damayanti, menyebut forum ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk terlibat langsung sebagai pemasok dapur MBG.
Baca Juga:Mengapa Korupsi Kepala Daerah Kerap Berawal dari Biaya Kampanye Mahal di Lampung?
“Ini kesempatan yang sangat berharga bagi UMKM untuk naik kelas. Kami tidak hanya jadi penonton, tapi bisa terlibat langsung dalam program nasional,” ujarnya.
Rini mengaku telah menyiapkan proposal kerja sama untuk menjadi pemasok bahan baku dapur MBG di wilayah Banten. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG akan memperluas pasar sekaligus meningkatkan kapasitas produksi.
Juru Bicara BGN Dian Fatwa menambahkan, penguatan rantai pasok dari desa merupakan langkah strategis agar Program MBG berjalan berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, UMKM, dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan.
“Program MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal,” kata Dian.
Sementara itu, Asisten Daerah Provinsi Banten Komarudin menyampaikan bahwa dampak ekonomi Program MBG mulai dirasakan masyarakat. Selain mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, program ini juga menciptakan lapangan kerja baru.
“Jika target 1.300 dapur MBG di Banten tercapai, perputaran ekonomi bisa mencapai Rp12 triliun, bahkan melampaui APBD provinsi,” ungkapnya.
