- Dapur SPPG Program MBG di Bireun beradaptasi akibat banjir dengan mengganti menu menjadi bahan pangan lokal yang tersedia.
- Untuk mengatasi kendala energi, SPPG berkoordinasi dengan ESDM Aceh untuk menggunakan briket batu bara sebagai pengganti gas.
- Sebanyak 19 dari 26 dapur MBG terpaksa menghentikan operasional sementara karena kelangkaan bahan baku, gas, air, dan listrik.
SuaraLampung.id - Bencana banjir yang melanda Kabupaten Bireun, Nanggroe Aceh Darussalam, memukul hampir seluruh sendi kehidupan warga. Di tengah kelangkaan bahan baku, gas, air bersih, dan listrik, dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipaksa beradaptasi agar tetap bisa membantu masyarakat terdampak.
Kepala Regional SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Mustafa Kamal, mengatakan pengelola dapur MBG memilih jalan kreatif dengan mengubah menu dan sumber energi. Langkah tersebut diambil agar distribusi bantuan pangan tetap berjalan meski situasi lapangan sangat terbatas.
“Kami berupaya mengganti menu dengan menu lokal karena bahan pangan untuk SPPG mengalami kelangkaan akibat banjir,” ujar Mustafa Kamal di Bireun, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, bahan pangan lokal seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, tahu, tempe, serta ikan hasil budidaya kolam warga kini menjadi andalan dapur MBG. Bahan-bahan tersebut masih relatif tersedia di wilayah Aceh Barat, Bireun, dan Pidie.
Baca Juga:Cek Fakta Jokowi Terima Suap dari Bupati Lampung Tengah, Benarkah?
“Ini cara kami bertahan. Yang penting, dapur tetap hidup dan warga tetap terbantu,” katanya.
Tak hanya bahan pangan, persoalan energi juga menjadi tantangan besar. Pasokan gas untuk dapur MBG terganggu parah dan diperkirakan baru akan kembali normal dalam satu hingga dua bulan ke depan. Untuk mengatasi hal tersebut, SPPG Aceh berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh.
“Kami sudah bertemu ESDM Aceh. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penggunaan briket batu bara sebagai pengganti gas,” ungkap Mustafa.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah kelangkaan air bersih dan listrik. Instalasi air minum rusak akibat terjangan banjir, sementara jaringan listrik belum sepenuhnya pulih karena banyak fasilitas terendam. Hingga kini, pihak PDAM belum dapat memastikan kapan distribusi air bersih bisa normal kembali.
Akibat kondisi tersebut, operasional SPPG di Bireun terdampak signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan Tim Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN yang turun langsung ke lapangan di bawah pimpinan Letjen TNI (Purn.) Dadang Hendrayuda pada Selasa (2/12/2025), sebanyak 19 SPPG di Kabupaten Bireun terpaksa menghentikan operasional.
Baca Juga:Mengapa Korupsi Kepala Daerah Kerap Berawal dari Biaya Kampanye Mahal di Lampung?
“Kelangkaan bahan baku, gas, air bersih, dan listrik menjadi penyebab utama,” demikian laporan Tim Tauwas BGN.
Secara keseluruhan, terdapat 26 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Bireun. Namun dua SPPG terdampak langsung sejak awal banjir dan tidak bisa beroperasi sama sekali. Wilayah yang paling terdampak berada di Kecamatan Jangka dan Kecamatan Peusangan.
Meski demikian, peran dapur MBG justru meluas selama masa tanggap darurat. Karena kegiatan belajar mengajar diliburkan, sebagian SPPG mengalihkan penerima manfaat MBG dari siswa sekolah kepada masyarakat umum dan korban banjir.
Data BGN mencatat, pada 26 November 2025 sebanyak 21 SPPG menyalurkan 62.826 paket bantuan. Pada 27 November disalurkan 30.261 paket, kemudian 37.180 paket pada 28 November, dan 38.668 paket pada 29 November 2025.
SPPG juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bireun dengan meminjamkan lima kendaraan operasional selama masa bencana. Tiga mobil distribusi tambahan dikerahkan pada 2 Desember 2025 untuk menjangkau wilayah-wilayah terdampak banjir.
Namun keterbatasan yang berkepanjangan membuat sebagian dapur MBG akhirnya harus menghentikan operasional sementara. “Untuk sementara, kami baru bisa melanjutkan operasional sampai hari ini, 3 Desember 2025,” ujar Mustafa.
