- Sensus Ekonomi 2026 penting untuk perencanaan pembangunan Lampung
- Data akurat dari dunia usaha kunci sukses sensus ini
- Sensus Ekonomi 2026 akan potret utuh aktivitas ekonomi Lampung
SuaraLampung.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersiap menyambut Sensus Ekonomi 2026. Bukan sekadar pendataan biasa, sensus ini digadang-gadang jadi kunci utama perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah, demi pembangunan Lampung yang lebih maju dan merata.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, menegaskan betapa krusialnya data ekonomi yang akurat.
"Pembangunan tepat sasaran itu sangat bergantung pada data yang mutakhir dan terpercaya," ujarnya, Kamis (30/10/2025).
Sensus Ekonomi, yang rutin digelar BPS setiap sepuluh tahun, adalah kompas bagi para pengambil kebijakan. Tapi, suksesnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
Baca Juga:Investasi di Bandar Lampung Meroket! Capai Rp2,74 Triliun Lampaui Target
"Pemerintah berperan sebagai fasilitator, tapi dunia usaha adalah penyedia data dan penentu kualitasnya," ujar Bani Ispriyanto.
Oleh karena itu, dunia usaha di seluruh Lampung diharapkan aktif berpartisipasi, jujur, dan terbuka dalam memberikan data.
Kolaborasi ini bukan hanya saat sensus, melainkan energi berkelanjutan untuk mendorong ekonomi Lampung yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Apalagi di era digital, peran tiga pilar strategi yaitu Sistem Data Informasi (SDI), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Lampung-In, akan semakin memperkuat proses ini.
Senada dengan itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, tak kalah lugas.
Baca Juga:Kerugian Fantastis! Rokok Ilegal di Lampung Sedot Rp60 Miliar, Bea Cukai Gerak Cepat
"Di era sekarang, data adalah mata uang baru!" serunya. Ia menambahkan, tanpa data yang kuat, kebijakan hanya akan menjadi tebakan atau asumsi belaka.
"Data tak berkualitas berimbas pada kebijakan tak berkualitas dan aksi tak tepat sasaran," ucapnya.
Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi cermin utuh aktivitas ekonomi Lampung, dari usaha mikro yang mungkin luput dari perhatian, hingga industri besar yang jadi tulang punggung perekonomian.
Pendataan lapangan akan digelar pada Mei, Juni, dan Juli 2026. Petugas BPS akan menyambangi pelaku usaha, baik secara langsung maupun melalui sistem daring yang modern.
Yang tak kalah penting, Ahmadriswan memastikan bahwa BPS menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan data.
"Data yang dipublikasikan adalah data agregat atau gabungan, bukan data individu. Jadi, dunia usaha tak perlu khawatir akan penyalahgunaan informasi," tegasnya.
