-
Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis di Lampung berjumlah Rp780,34 miliar hingga Agustus 2025
- Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Agustus 2025 capaiannya sudah mencapai 424 unit
- Penerima manfaat saat ini baru 65 persen atau sebanyak 1.318.713 orang dari target 2.021.981 orang
SuaraLampung.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah terus menunjukkan geliatnya di Provinsi Lampung. Hingga Agustus lalu, dana fantastis sebesar Rp780,34 miliar telah digelontorkan untuk memastikan gizi masyarakat terpenuhi.
Angka ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Lampung, Purwadhi Adhiputranto, pada Senin (29/9/2025).
"Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis di Lampung sudah mencapai Rp780,34 miliar," terang Purwadhi. Ia menambahkan, program ini telah merambah 15 kabupaten dan kota di seluruh Lampung, menjangkau jutaan penerima manfaat.
Saat ini, program MBG telah berhasil membentuk 424 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup sekitar 65 persen dari target 957 unit.
Baca Juga:Lampung Barat Diterpa Hujan Es dan Angin Kencang, Ini Penjelasan BMKG
Jumlah penerima manfaat mencapai 1.318.713 orang atau 65 persen dari target awal 2.021.981 orang. Sebanyak 12.552 kelompok penerima telah terbentuk, didukung oleh 700 pemasok lokal.
Namun, di balik capaian yang memukau, Purwadhi tak menampik adanya sejumlah ganjalan yang patut menjadi perhatian serius. Salah satu sorotan utama adalah masalah higienitas dan kualitas makanan.
"Pada pekan kedua September 2025, insiden keracunan makanan menimpa 247 siswa SMPN 31 Bandar Lampung dan SDN 2 Sukabumi akibat bakteri E. Coli," ungkap Purwadhi.
Kejadian ini berujung pada penutupan sementara dapur MBG di Kecamatan Sukabumi, menjadi pengingat pahit bahwa aspek kualitas tak boleh diabaikan.
Selain isu higienitas, tantangan lain termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Lampung yang masih baru, minimnya partisipasi kelompok rentan sebagai penerima manfaat, dan belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan SPPG dalam pelaporan keuangan. Ahli gizi juga masih bergulat dengan kesulitan memastikan ketepatan kalori dan standar higienitas yang ketat.
Baca Juga:Lampung Siaga Bencana: Apa Strateginya?
Menyikapi berbagai tantangan ini, DJPb Kemenkeu Lampung telah menyusun sejumlah rekomendasi penting:
- Peningkatan Sasaran Rentan: Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG, dan dinas pendidikan perlu konsisten mengevaluasi penerima manfaat, dengan fokus khusus pada balita dan ibu hamil sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian ekstra.
- Sinergi Program: Integrasi MBG dengan program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui kolaborasi BGN, Kementerian Sosial, serta dinas sosial diharapkan mampu memberikan efek ganda pada pemenuhan gizi dan kesejahteraan.
- Kemitraan Desa dan UMKM: Memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa, dan UMKM lokal sebagai penyedia pangan MBG akan mendorong perekonomian lokal sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas.
- Pengawasan Kualitas Ketat: SPPG wajib memperketat kontrol bahan baku, proses masak, dan higienitas peralatan saji. Ini adalah kunci untuk mencegah terulangnya insiden keracunan makanan di masa depan.
Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dengan realisasi anggaran yang signifikan dan potensi dampak yang besar, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama mengatasi tantangan yang ada, terutama dalam memastikan setiap hidangan yang disajikan benar-benar bergizi dan aman bagi penerima manfaat. (ANTARA)
