-
Hingga September 2025 bencana hidrometeorologi ada 119 kejadian banjir dan 41 tanah longsor di Lampung
- Persiapan pencegahan bencana banjir pemanfaatan pompa mobile seperti yang diterapkan di wilayah Jakarta
- Memperhatikan penggunaan sistem peringatan dini dari BMKG yang integrasi data melalui dashboard online.
SuaraLampung.id - Provinsi Lampung bersiap menyambut musim hujan 2025/2026, namun bayangan kelam bencana hidrometeorologi tampaknya masih menghantui.
Di tengah klaim kesiapsiagaan pemerintah, catatan suram 119 kejadian banjir dan 41 tanah longsor sepanjang 2025 hingga September menjadi alarm yang tak bisa diabaikan.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan komitmen Pemprov untuk memastikan Lampung siap menghadapi bencana hidrometerologi.
"Bukan hanya dalam aspek penanganan darurat, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang,” ujarnya.
Baca Juga:Kejati Lampung Irit Bicara Soal Penggeledahan Rumah Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona
Pemprov Lampung berencana mengadopsi manajemen air terpadu, termasuk penggunaan pompa mobile ala Jakarta dan pengaturan debit air bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
"Penanganan banjir di Lampung harus dikawal dengan serius dan terukur. Kita perlu mengevaluasi apa yang belum dan sudah dikerjakan, serta apa yang perlu segera dikerjakan," ujarnya.
Optimalisasi sistem peringatan dini BMKG melalui dashboard online dan aplikasi Lampung-In juga menjadi bagian dari strategi.
“Kegiatan normalisasi saluran air tidak boleh menunggu sampai banjir terjadi. Semua harus memastikan sebelum musim hujan datang, infrastruktur air sudah siap menampung debit tinggi," papar Jihan.
Pemprov Lampung juga mengklaim telah menyiapkan langkah penanggulangan pasca-bencana, seperti logistik, layanan kesehatan, dan program rehabilitasi. BPBD telah menyiapkan alkon, sembako, dan peralatan kebersihan.
Baca Juga:Mencegah Keracunan MBG: Lampung Perketat SOP dan Ancam Tutup Dapur Nakal
Pemerintah kabupaten/kota diminta segera menyiapkan e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial juga memastikan kesiagaan layanan publik, obat-obatan, dan pemantauan penyakit.
Jihan menutup pernyataannya dengan menekankan kolaborasi semua pihak. "Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak." (ANTARA)
