SuaraLampung.id - KSAD Jenderal Dudung memberikan klarifikasi ke Komisi I DPR RI mengenai isu disharmoni dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Jenderal Dudung sudah memberikan klarifikasi mengenai isu disharmoni dengan Jenderal Andika Perkasa.
Meutya Hafid mengatakan, Jenderal Dudung usai Raker berlangsung sudah berkomunikasi dengan DPR dan mengatakan hubungannya dengan Jenderal Andika baik-baik saja.
Selain itu, ujarnya lagi, Jenderal Dudung juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengikuti Raker lantaran kunjungan kerja ke Lampung.
"Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik-baik saja dan kalau diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya beliau akan hadir," ujarnya.
Sementara Jenderal Andika sendiri sudah memberikan klarifikasi ke Komisi I DPR RI pada saat rapat kerja (raker) kemarin.
Dalam raker itu, Jenderal Andika menepis kabar yang beredar mengenai relasi antara dirinya dengan Jenderal Dudung yang sempat dikabarkan disharmoni.
"Dari Pak Andika, kemarin kan beliau hadir menjawab langsung. Saya rasa ke media juga beliau sudah menjelaskan relasi Panglima-KSAD tidak terganggu, bahwa mereka menjalankan tugas sesuai aturan dan tupoksi masing masing," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Dengan adanya klarifikasi dari Jenderal Andika dan Jenderal Dudung, Meutya berharap isu disharmoni relasi pimpinan TNI ini tidak diperpanjang lagi, agar tidak berkembang liar dan berimbas pada prajurit.
Baca Juga:4 Fakta Hubungan Panglima TNI Andika dan KSAD Dudung yang Diisukan Tak Harmonis
"Kalau hubungan terlalu pribadi kita tidak mengurus sampai terlalu detil ya, yang utama hubungan profesional keduanya berjalan baik. Panglima serta KSAD telah menjelaskan bahwa tidak ada masalah dari keduanya. Seluruh matra di TNI Insya Allah solid," kata Meutya.
Adapun terkait ketidakhadiran Jenderal Dudung dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada Raker dengan Komisi I DPR kemarin, Meutya menjelaskan bahwa keduanya telah melayangkan surat pemberitahuan ke DPR tidak bisa menghadiri rapat.
"Pak Menhan dan KSAD berkirim surat ke DPR memohon maaf tidak bisa hadir ikut rapat. Isi suratnya, Pak Menhan ikut mendampingi Presiden Jokowi dan KSAD mengatakan di suratnya ada kunjungan kerja di luar kota," kata politisi Partai Golkar itu. (ANTARA)
