SuaraLampung.id - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menanggapi kasus ujaran kebencian bernuansa SARA yang membelit Ferdinand Hutahaean. Yaqut meminta masyarakat untuk tidak buru-buru menghakimi Ferdinand tanpa informasi komprehensif.
Menag Yaqut juga meminta masyarakat menghormati proses hukum kasus Ferdinand Hutahaean. Menurutnya, biar lah proses hukum berjalan sampai selesai.
"Saya mengajak masyarakat untuk tidak buru-buru menghakimi Ferdinand. Kita tidak tahu apa niat sebenarnya Ferdinand memposting tentang ‘Allahmu Ternyata Lemah’ itu. Untuk itu tunggu sampai proses hukum ini tuntas sehingga masalah menjadi jelas," kata Yaqut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (7/1/2022) dikutip dari ANTARA.
Yaqut beranggapan cuitan Ferdinand di akun Twitter yang bernada SARA, bisa saja mencerminkan bahwa dia belum memahami agama Islam secara mendalam, termasuk dalam hal akidah.
Baca Juga:Menag: Sangat Mungkin Ferdinand Hutahaean Mualaf, Belum Pahami Islam Secara Mendalam
Yaqut berpandangan bahwa Ferdinand membutuhkan bimbingan keagamaan. Untuk itu, kata dia, klarifikasi (tabayyun) pada kasus ini adalah hal yang mutlak.
Menag juga berharap kasus yang sudah ditangani kepolisian ini bisa berjalan transparan dan segera tuntas dengan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.
Atas kasus ini, Menag Yaqut meminta masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan mengakhiri polemik ini di media sosial. Di sisi lain, kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk semakin hati-hati dalam menggunakan media sosial.
"Mari gunakan medsos dengan menyebarkan konten-konten yang santun, termasuk soal agama. Sehingga kerukunan beragama akan semakin kokoh dan kuat," kata Menag.
Sementara itu, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menaikkan status perkara ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Ferdinand Hutahaean menjadi penyidikan.
Baca Juga:Sowan ke Ketum PBNU Gus Yahya, Ini yang Dibahas Menteri Agama
"Setelah menaikkan status ke penyidikan hari ini juga tanggal 6 Januari 2022, penyidik telah menerbitkan SPDP dan telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.
- 1
- 2
