facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Mau Bongkar Identitas Narasumber Pengaturan Skor, Komite Wasit PSSI akan Gugat Mata Najwa

Wakos Reza Gautama Jum'at, 05 November 2021 | 07:10 WIB

Mau Bongkar Identitas Narasumber Pengaturan Skor, Komite Wasit PSSI akan Gugat Mata Najwa
Ilustrasi Najwa Shihab di Mata Najwa. Program Mata Najwa akan digugat secara hukum oleh Komite Wasit PSSI. [YouTube/Najwa Shihab]

Gugatan hukum akan dilayangkan Komite Wasit PSSI terhadap tayangan Mata Najwa

SuaraLampung.id - Tayangan program Mata Najwa yang membongkar adanya praktik pengaturan skor akan digugat secara hukum oleh Komite Wasit PSSI

Gugatan hukum yang akan dilayangkan Komite Wasit PSSI terhadap tayangan Mata Najwa ini untuk mengungkap identitas wasit yang menjadi narasumber di acara Mata Najwa. 

Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyadh mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan hukum demi mendapatkan identitas wasit yang diduga terlibat dalam pengaturan skor di Liga 1 Indonesia 2021-2022.

Riyadh mengatakan bahwa yang menjadi sasaran upaya hukum itu adalah program Mata Najwa yang mengundang wasit itu ke acara mereka tetapi menolak memberitahukan siapa sosok tersebut kepada PSSI.

Baca Juga: Pemimpin Redaksi Narasi: PSSI Lebih Baik Fokus Usut Pengaturan Skor

"Saya akan melapor atau menggugat ke pengadilan bahwa Mata Najwa mempunyai data orang yang diduga merusak dan mengaku dirinya mengatur (pertandingan-red). Kalau memang mau berniat membantu PSSI untuk menegakkan aturan, seharusnya mereka membuka (identitasnya-red)," ujar Riyadh, Kamis (4/11/2021) dikutip dari ANTARA.

Dengan membawa hal itu ke ranah hukum, Riyadh ingin mendapatkan perintah pengadilan untuk menggugurkan hak tolak yang dimiliki Mata Najwa.

Hak tolak, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Dengan demikian, setiap institusi pers memiliki kewenangan penuh untuk menutup jati diri narasumbernya. Namun, pada Ayat 4 Pasal 4 Undang-Undang Pers tersebut juga menyatakan bahwa "Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan".

Artinya, hak tolak bisa tidak berlaku jika ada perintah pengadilan. Hal itulah yang diperjuangkan oleh PSSI.

Baca Juga: Ahmad Riyadh, Ketua Komite Wasit PSSI yang Minta Identitas Wasit Pengatur Skor Diungkap

"Kalau memang merusak ketertiban umum, PSSI ini, kan, umum. Kami berupaya seperti itu," tutur Riyadh.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait