SuaraLampung.id - Beberapa pihak menyoroti harta kekayaan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Berdasarkan data LHKPN, Jenderal Andika Perkasa tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 179,9 miliar atau persisnya Rp 179.996.172.019.
Jumlah kekayaan Jenderal Andika Perkasa ini mengundang pertanyaan publik. Dari mana Andika bisa mendapat harta sebanyak itu.
Besarnya jumlah harta kekayaan Jenderal Andika Perkasa ini ternyata tidak menjadi sorotan sejumlah anggota DPR RI.
Baca Juga:Kekayaan Jenderal Andika Rp 179,9 Miliar, Anggota DPR: Bagus Panglima TNI Orang Kaya
Anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamliha mengaku tidak mempersoalkan harta kekayaan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang diberitakan mencapai sekitar Rp179 miliar.
Dia menilai Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan secara matang sebelum menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
"Kalau soal harta kekayaan, itu urusan presiden, tentu presiden sudah tahu dari KPK maupun PPATK. Wajar Saja, dia (Andika) menantunya orang kaya," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/11/2021) dikutip dari ANTARA.
Dia menilai tidak masalah apabila Panglima TNI merupakan orang kaya karena ketika menjabat tidak akan mengutak atik terkait pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono juga tidak mempersoalkan terkait harta kekayaan Jenderal Andika karena yang bersangkutan sudah melaporkan kepada KPK.
Baca Juga:Kejar Pelantikan 8 November, DPR Gelar Fit and Proper Test Andika Perkasa di Akhir Pekan
Dia menilai sorotan terkait harta kekayaan Jenderal Andika bukan sebuah kendala dan dirinya ingin fokus menanyakan terkait komitmen Jenderal Andika ketika memimpin TNI.
"Saya tidak melihat itu (harta kekayaan Andika) sebagai kendala. Saya ingin fokus kepada beliau menjalankan tugasnya nanti sebagai Panglima TNI untuk menyejahterakan prajurit," ujarnya.
Selain itu menurut Dave, dirinya ingin mendalami bagaimana Jenderal Andika meningkatkan kualitas sumber daya prajurit, memodernisasi alutsista, dan melakukan mitigasi penanganan terhadap potensi konflik di Indonesia. (ANTARA)
