Skenario Baru: Letjen Dudung Panglima TNI, Jenderal Andika Dampingi Puan di Pilpres 2024

Menurut Slamet Ginting, pergantian Panglima TNI saat ini diwarnai dinamika politik yang sangat tinggi.

Wakos Reza Gautama
Jum'at, 08 Oktober 2021 | 10:29 WIB
Skenario Baru: Letjen Dudung Panglima TNI, Jenderal Andika Dampingi Puan di Pilpres 2024
Ilustrasi KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa diprediksi jadi pendamping Puan Maharani pada pilpres 2024 sedangkan Letjen Dudung jadi Panglima TNI. [Muhammad Moeslim/suara.com]

Menurut Slamet, untuk mencari figur Panglima TNI ini bukan cuma loyalitas tapi juga kedekatan dengan presiden. Dari tiga kepala staf angkatan, Andika paling dekat dengan presiden karena pernah menjadi Dan Paspampres. 

"Kalo kita lihat relasi politiknya Andika sangat diuntungkan," katanya.

Kata Slamet, masa peralihan membutuhkan stabilitas politik sangat kuat. Biasanya kata dia uang diperlukan adalah tokoh Angkatan Darat. Kenapa? Karena AD mempunyai basic teritorial yang baik. 

Ketika Hadi Tjahjanto dibiarkan sampai hampir empat tahun, ada kecendrungan Presiden Jokowi mengulur-ulur waktu untuk Andika jadi Panglima TNI.

Baca Juga:Gagal Jadi Panglima TNI, Jenderal Ini Tetap Abdikan Diri untuk Nusa dan Bangsa

Letjen Dudung Jadi Panglima TNI

Bahkan skenario baru bisa terjadi jika Andika Perkasa masuk dalam kabinet. Menurut Slamet, pengganti Andika sebagai KSAD bisa jadi Panglima TNI. 

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman

"Misal Letjen Dudung dilantik menjadi KSAD pada 20 Oktober 2021 berbarengan dengan menteri kabinet. Pada November dia juga bisa jadi Panglima TNI. Karena syarat jadi Panglima TNi orang yang pernah dan sedang menjadi kepala staf angkatan," ujar Slamet. 

KSAL Laksamana Yudo Margono juga punya peluang besar menjadi Panglima TNI jika Andika Perkasa ditarik masuk kabinet. Namun kata Slamet ada satu hal yang menjadi kelemahan Yudo Margono adalah peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala. 

"Kalo Fadjar Prasetyo agak tipis peluangnya. Tidak mungkin Dari AU ke AU lagi. Kalo AD sangat memungkinkan dari AD ke AD karena AD jumlahnya sangat besar," ungkap Slamet.

Baca Juga:Kalah Satu Suara, Jenderal Ini Gagal Jadi Panglima TNI

Menurut Slamet, Jokowi dalam dinamika politik seperti saat ini butuh figur yang cukup berani mengambil risiko. "Terlepas dari kontroversi kasus Dudung dalam kasus dengan FPI tapi dia berani bertindak," kata Slamet. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini