Menurut dokumen itu, begitu penularan komunitas skala besar terjadi, maka upaya untuk mengidentifikasi dan melacak kasus individu seharusnya tidak lagi menjadi prioritas.
Pertimbangan kedua, pada kabupaten/kota yang sudah ada perbaikan dalam aspek respon kesehatan dan penularan komunitasnya, maka keputusan pelonggaran secara bertahap perlu amat hati-hati.
"Harus evaluasi dan monitor secara ketat, dan dilakukan penyesuaian bila diperlukan. Pelonggaran suatu daerah harus mempertimbangkan daerah yang berbatasan langsung," kata Tjandra yang pernah menjabat sebagai Direktur WHO Asia Tenggara dan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes itu.
Selain itu, ada tiga prinsip dasar yang perlu tetap diperkuat yakni pembatasan sosial, test dan tracing serta vaksinasi yang harus tercapai sesuai target. (ANTARA)
Baca Juga:Miris! Terdampak PPPKM, Pemandu Karaoke Ramai-ramai Jadi Buruh Angkut Bahan Bangunan
