"Upaya ini sudah kita mulai sejak 2017 dan 2018. Sebelumnya BNK itu ada, tapi karena kevakuman dan pembaharuan sistem organisasi sehingga dianggap perlu melakukan revisi-revisi, sehingga BNNK hingga kini belum terbentuk," kata dia.
Bahkan, lanjut dia, dalam upaya terakhir membentuk BNNK komposisi personalia di dalam organisasi itu sudah cukup jelas dan diatur serta langsung menghadap BNN RI namun surat yang disampaikan belum mendapat balasan.
"Terbalasnya surat kami itu sudah di 2019. Melalui surat bernomor B/2844/VIII/RO/OT.00/2019 BNN pertanggal 14 Agustus 2019 yang intinya dikatakan apa yang menjadi maksud keinginan Pemkot Bandarlampung mendirikan kelembagaan BNK Bandarlampung itu belum bisa diajukan ke Kemenpan RB. Alasannya waktu itu karena moratorium," kata dia.
Menurutnya, untuk membentuk suatu lembaga harus ada aturannya terlebih dahulu, agar pihaknya dapat merencanakan seperti apa pendanaannya sehingga secara operasional bisa berjalan.
Baca Juga:Tegas, Bupati Lampung Selatan Minta PLN Tidak Pasang Listrik di Bangunan tanpa IMB
"Kami sekarang ini butuh semacam surat, kalau bukan Inpres minimal setingkat menteri yang mengatakan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan pembentukan kelembagaan, lalu kita juga perlu ada sinkronisasi bagaimana operasionalnya dengan Satnarkoba Polresta, Ditnarkoba Polda, sehingga tidak jalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya," kata dia. (ANTARA)
