Politisi DPR asal Lampung Sebut SKB 3 Menteri Bertentangan dengan UUD 45

SuaraLampung.id - Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai seragam sekolah beratribut agama tertentu mendapat kritik dari politisi asal Lampung Al Muzzammil Yusuf.

Politisi PKS asal Lampung ini menyoroti relasi SKB 3 Menteri dengan pemerintah daerah. Al Muzzammil Yusuf meminta pemerintah mengevaluasi lagi terbitnya SKB 3 menteri.

Pernyataan anggota DPR RI fraksi PKS mengenai SKB 3 menteri ini dituangkan di akun Twitter Al Muzzammil Yusuf. Menurut dia, SKB 3 menteri itu sangat berlebihan.

"SKB tersebut akan diberlakukan 30 hari setelah disahkan dan berlaku untuk seluruh siswa/I SD,SMP,SMA (Sekolah Negeri) diseluruh Indonesia kecuali Aceh" cuitnya.

"Pasal 3 dan Pasal 5 SKB tersebut secara tegas melarang pemerintah daerah dan sekolah untuk mempergunakkan atribut kekhususan agama tertentu seperti contoh paling gampangnya adl busana muslimah." lanjutnya.

"Bahkan Sanksi yang timbul dari SKB ini juga dapat dikenakan kepada Pemda dan Sekolah termasuk kepala daerah seperti bupati/walikota dan gubernur dapat dikenakan sanksi oleh kemendagri dan Sekolah akan diberikan sanksi oleh @Kemendikbud_RI" tulis Al Muzzammil Yusuf.

Menurut Al Muzzammil Yusuf SKB itu bertentangan dengan UUUD 1945.

"SKB ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yg bunyinya Pemerintah Mengusahakan dan Menyelenggarakan Satu Sistem Pendidikan Nasional yg Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Serta Akhlak Mulia dalam rangka mrncerdasakn khdpn Bangsa yg diatur dg UU," kicaunya.

"Logika Konstitusi adlh logika apresiatif proaktif progresif trhdp ketaqwaan. Bukan logika netral spt SKB ( Tdk mewajibkan n tdk melarang) dan bertolak belakang dengan kearifan lokal yang menjadi bagian dari khazanah kebudayaan kita Indonesia" tulisnya.

"Corak keragaman daerah yang kita miliki di Indonesia bersandar pada budaya dan kearifan lokal. Untuk itu sangat memungkinkan setiap kepala daerah menghadirkan sistem pendidikan nasional yang dpt meningkatkan keimanan dan ketaqwaan yang sesuai dengan konstitusi." tulis Muzzammil.