SuaraLampung.id - Bawaslu Lampung membatalkan pasangan calon nomor urut 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebagai peserta Pilkada Bandar Lampung 2020.
Putusan Bawaslu Lampung ini ditindaklanjuti KPU Bandar Lampung dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan pencalonan pasangan Eva-Deddy.
Tim pemenangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah menegaskan bahwa putusan Bawaslu Lampung untuk mendiskualifikasi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang ditindaklanjuti KPU Bandar Lampung tidak cukup bukti materilnya.
"Tim hukum kami sudah mengkaji putusan Bawaslu tersebut bahwasannya dasar yang menjadi putusan Bawaslu untuk mendiskualifikasi Eva-Deddy sebagai peserta pilkada itu bukti materilnya tidak ada," Kata Ketua Tim Pemenangan Eva-Deddy dari PDI Perjuangan, Wiyadi, saat memberikan keterangan, Sabtu (16/1/2021) dilansir dari Antara.
Baca Juga:KPU Bandar Lampung Resmi Batalkan Pencalonan Eva Dwiana-Deddy Amarullah
Menurutnya, apabila yang dijadikan dasar putusan mereka berkaitan dengan pembagian beras oleh pemerintah daerah kepada warga yang dikaitkan dengan Eva-Deddy tentunya hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali.
Sebab, lanjut dia, bantuan tersebut disalurkan dalam 5 tahapan oleh pemerintah kota setempat, dari bulan April hingga pertengahan September 2020 dimana hal tersebut belum masuk dalam tahapan pemilihan kepala daerah.
Bahkan, kata dia, pembagian beras tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan, Kepolisian, serta TNI.
Bantuan beras ini pun diatur dalam Kepres RI Nomor 2 tahun 2020, Kepres RI Nomor 12 tahun 2020, Inpres RI Nomor 4 tahun 2020, Permendagri Nomor 20 tahun 2020, Permendagri Nomor 1 tahun 2020, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13 A, dan Edaran Kepala BNPB Pusat Nomor 06 Tahun 2020 selaku ketua Gugus Tugas COVID-19 RI.
"Dalam persidangan yang dijalankan oleh Bawaslu Lampung, siapa yang menyampaikan bukti materil ini, kemudian bahwasanya ada bahasa yang mendapatkan beras harus memilih pasangan calon 03 jika tidak, tidak mendapatkan jatah lagi, hal ini tidak muncul di persidangan. Padahal isu ini sangat disoroti," kata dia.
Baca Juga:Bansos Covid-19 Jadi Modus Politik Uang, Kemenangan Eva Dwiana Dibatalkan
Kemudian, Politisi PDI P tersebut juga menyampaikan bahwa sorotan status Eva Dwiana sebagai ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandar Lampung pada pilkada 9 Desember 2020, yang bersangkutan sudah mengambil cuti dari 26 September sampai 5 Desember 2020.
"Eva sudah cuti saat itu dengan surat izin cuti nomor 47/Skr/PKK.LPG/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, sehingga kegiatan kampanye calon Wali Kota 03 ini tidak ada kaitannya dengan PKK Kota Bandar Lampung. Begitu pula sebaliknya tidak ada kegiatan PKK Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan paslon nomor urut 03," katanya.
Terkait, adanya pemberian uang kepada anggota PKK Kota Bandar Lampung yang juga menjadi sorotan, Wiyadi menegaskan bahwa dana tersebut sudah dianggarkan setiap tahun secara rutin dalam APBD oleh pemerintah kota sampai dengan tingkat kelurahan.
"Jadi kalau selama ini muncul dalam persidangan isu pembagian uang terhadap kader PKK, ini bukan dilakukan pada saat Pilkada saja. Tapi sudah ada dari tahun sebelumnya, dan dibagikan kepada tim PKK hingga tingkat kelurahan," ujarnya.
Selanjutnya, untuk pembagian insentif untuk kelompok sadar wisata (pokdarwis), Politisi PDI P itu menegaskan bahwa anggaran tersebut adalah pemberian dari Pemerintah Pusat yang diberikan ke setiap daerah guna meningkatkan dan mengembangkan dunia pariwisata di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
"Jadi dana yang dipakai murni dari pusat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bandar Lampung," kata dia.
Terakhir, dia pun meminta pendukung Eva-Deddy untuk tenang dan menjaga kondusivitas Kota Bandar Lampung sebab saat ini partai koalisi pasangan calon 03 sedang mengajukan gugatan di Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Mari kita bersama-sama berdoa agar calon pemimpin yang diinginkan mayoritas rakyat Bandar Lampung dapat memenangkan gugatan MA dan semua berjalan lancar," kata dia.
Pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu, hasil rekapitulasi suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung menetapkan pasangan calon nomor urut 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah yang didukung oleh PDIP, NasDem dan Gerindra, unggul dengan perolehan suara 249.241.
Kemudian, pasangan calon nomor urut 02 M Yusuf Kohar-Tulus Purnomo yang didukung partai Demokrat, PAN, PKB, Perindo dan PPP meraih suara sebanyak 93.280.
Putusan Bawaslu Lampung
Pasangan calon nomor urut 02 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo mengajukan gugatan ke Bawaslu Lampung mengenai dugaan adanya pelanggaran administratif terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan pasangan Eva-Deddy.
Gugatan ini dimenangkan Bawaslu Lampung. Bawaslu membatalkan pencalonan Eva-Deddy sebagai peserta Pilkada Bandar Lampung 2020.
Dalam putusannya, Bawaslu Lampung menyimpulkan pasangan Eva-Deddy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif pada Pilkada Bandar Lampung 2020.
"Menyatakan membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 3," kata ketua majelis pemeriksa Fatikhatul Khoiriyah saat membacakan putusan yang dilansir Suaralampung.id dari YouTube Bawaslu Lampung.
Bawaslu Lampung juga memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung membatalkan penetapan pasangan Eva-Deddy sebagai pasangan calon Pilkada Bandar Lampung 2020.
Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Bawaslu Lampung sehingga menyimpulkan telah terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif.
Pertama adalah adanya pemberian uang transportasi sebesar Rp 200 ribu kepada kader PKK di 20 kelurahan di Bandar Lampung.
Pemberian uang itu disertai pesan untuk mencari 20 orang lainnya agar memilih paslon 03.
Eva Dwiana adalah istri dari Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Sebagai istri Wali Kota, Eva Dwiana menjabat sebagai Ketua Penggerak PKK.
"Terdapat hubungan yang kuat antara Wali Kota Bandar Lampung dengan Eva sebagai Ketua PKK yang memanfaatkan pemberian transport," kata salah satu anggota majelis pemeriksa saat membacakan putusan.
sehingga perbuatan tersebut cukup untuk membuktikan bahwa terlapor sangat diuntungkan atas perbuatan Wali Kota Bandar Lampung.
Hal lain yang menjadi pertimbangan Bawaslu Lampung adalah pemberian bantuan sosial (bansos) Covid-19 oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN.
Berdasarkan fakta persidangan, pembagian bansos Covid-19 berupa beras kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 disertai sosialisasi agar memilih paslon 03.
Pemberian bansos oleh Wali Kota Bandar Lampung ini melibatkan jajaran aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai ke tingkat RT.
Pemberian uang dan beras ini dinilai Bawaslu mempengaruhi perolehan suara paslon 03 di hampir semua kecamatan di Bandar Lampung.
