Tak heran jika Al Qaeda menarik seluruh dukungan terhadap pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki itu. Tepatnya pada tahun 2018, ketika Baasyir tidak lagi memiliki banyak massa pendukung, ia akhirnya keluar dari JAD.
“Dia akan menerima kenyataan bahwa NKRI adalah sebuah negara yang terlalu besar untuk dilawan oleh sebuah pergerakan tanzim radikal, semacam Jamaah Islamiyah ataupun yang lain. Jadi dia sendiri sudah tidak memiliki akar yang kuat dari pendukung-pendukungnya di kalangan JI, MMI, JAT, JAS, sudah tidak ada lagi dan kelihatannya memang karier politiknya sudah berakhir,” kata Chaidar.
Senada dengan Chaidar, pengamat terorisme Sidney Jones memastikan pembebasan Baasyir pada Jumat (8/1) tidak akan memiliki dampak yang berarti terhadap gerakan terorisme.
“Saya kira tidak akan ada dampak yang signifikan sama sekali, karena sudah lama Baasyir dipenjara. Saat ini dia keluar penjara tetapi gerakan ekstrimis sudah berkembang dengan cara yang tidak tergantung pada beliau,” kata Sidney kepada DW.
Baca Juga:Abu Bakar Baasyir 'Kursus' Wawasan Kebangsaan Setelah Bebas
Selain itu, Sidney Jones yang juga merupakan Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict mengungkapkan kemampuan Densus 88 saat ini sudah jauh lebih baik dan bisa dengan mudah mencegah pergerakan Baasyir setelah bebas nantinya.
“Densus 88 lebih profesional dan lebih terampil melakukan cyber patrol untuk melihat pesan-pesan di media sosial yang bersifat ekstrimis sampai akun itu bisa dihapus. Saya kira kalau Baasyir mulai bilang sesuatu yang sangat berapi-api, pasti akan ditutup (Densus 88),” kata dia.
Pasca pembebasan, BNPT masih akan melakukan pemantauan terhadap Baasyir.
Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Eddy Hartono menjelaskan kepada DW pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan ABB dan keluarga, serta melanjutkan program deradikalisasi.
“Ada dua bentuk komunikasi yang dilakukan BNPT nantinya, yakni terbuka dan tertutup. Terbuka artinya BNPT berkomunikasi dengan pihak keluarga dan Abu Bakar Baasyir sendiri. Komunikasi dilakukan secara humanis, karena setiap warga negara setelah menjalani hukuman pemidanaan harus diposisikan haknya sama seperti warga lainnya. Kewajiban negara untuk membina dan memberikan perlindungan kepada mantan narapidana. BNPT akan melanjutkan program deradikalisasi yang memang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,” kata Eddy.
Baca Juga:Baasyir Bebas Hari Ini, Ferdinand Berharap Bisa Berdakwah Anti Radikalisme
Kekhawatiran Australia
