Minta Upeti Tunai ke Kepala Sekolah, Skandal Korupsi Disdikbud Lamteng Dibongkar Kejati Lampung

SuaraLampung.id - Praktik pemerasan sistematis terhadap para kepala sekolah terbongkar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah.

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengungkap adanya modus penarikan upeti berupa setoran tunai wajib sebesar 10 hingga 15 persen yang ditarik paksa oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) dari dana proyek sekolah.

Berdasarkan konstruksi perkara yang tengah didalami, pemerasan dalam jabatan tersebut menyasar anggaran Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.

Uang haram tersebut diduga kuat diminta dan diserahkan secara tunai oleh sejumlah kepala sekolah demi menghindari jejak digital transaksi perbankan.

Merespons temuan tindak pidana korupsi tersebut, tim penyidik Kejati Lampung langsung melancarkan operasi penggeledahan dan penyitaan serentak pada Rabu (10/11/2026).

Penyisiran dilakukan maraton di sejumlah titik strategis yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah hingga Kota Bandar Lampung.

Titik sasaran tidak hanya berfokus pada ruang kerja di Kantor Disdikbud Lampung Tengah, tetapi juga merambah ke rumah-rumah kediaman pribadi milik pihak yang diduga terlibat.

Dari operasi tersebut, Korps Adhyaksa berhasil mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Selain menyita bundel dokumen administrasi pencairan proyek dan perangkat elektronik pendukung, tim penyidik turut menyita sejumlah unit kendaraan yang disinyalir dibeli dari hasil pemerasan dana sekolah tersebut.

Tak berhenti pada penggeledahan, penyidik Pidsus Kejati Lampung kini menggeber operasi perburuan dan pemetaan aset (asset tracing).

Baca Juga: Coba Tebas Polisi Pakai Laduk, Residivis 19 Tahun di Lampung Tengah Roboh Ditembus Timah Panas

Aparat melakukan pengamatan di sejumlah aset properti untuk memetakan asal-usul kepemilikan serta mendeteksi dugaan tindak pidana pencucian uang.

Langkah agresif ini diambil guna menelusuri secara komprehensif siapa saja aktor intelektual yang menikmati kucuran dana haram, sekaligus menghitung total kerugian negara dari pemotongan hak fasilitas pendidikan siswa tersebut.

Kejati Lampung menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas skandal pemerasan jabatan ini secara objektif, transparan, dan profesional tanpa pandang bulu, sembari tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Perkembangan terkait penetapan tersangka resmi akan segera disampaikan secara terbuka kepada publik seiring berjalannya proses pembuktian di meja penyidikan.