Pemprov Lampung Amankan PAD Rp1 Triliun di Caturwulan I: Sektor Pajak Kendaraan Jadi PR Berat

SuaraLampung.id - Empat bulan pertama di tahun 2026 menjadi pembuktian bagi mesin ekonomi Provinsi Lampung. Di bawah komando Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bumi Ruwa Jurai berhasil mengamankan Rp1 triliun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian ini setara dengan 30,87 persen dari total target yang dipatok sepanjang tahun 2026. Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengungkapkan bahwa pundi-pundi ini terkumpul dari dua aliran utama yakni pajak daerah dan retribusi.

"Hingga April 2026, realisasi PAD kita sudah menyentuh angka Rp1 triliun. Jika dirinci, pajak daerah menyumbang porsi terbesar senilai Rp922,6 miliar, disusul pendapatan retribusi sebesar Rp146,2 miliar," ujar Saipul, Jumat (22/5/2026).

Meski secara keseluruhan performa pendapatan berada di jalur hijau, mencapai 80 hingga 90 persen dari target periode caturwulan pertama, Saipul tak menampik adanya kerikil tajam. Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) rupanya masih menjadi tantangan paling berat untuk ditaklukkan.

Dari tujuh sektor pajak yang dikelola, mulai dari pajak bahan bakar, rokok, hingga alat berat, PKB menuntut perhatian ekstra. Hal ini dikarenakan fluktuasi kepatuhan masyarakat yang kerap naik-turun.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung tidak tinggal diam. Alih-alih hanya menunggu, mereka meluncurkan strategi jemput bola yang lebih humanis.

Program diskon pajak kendaraan, kemudahan mutasi, hingga pembebasan biaya balik nama kini digencarkan untuk menggugah kesadaran wajib pajak.

Tak hanya diskon, pemerintah juga mulai memberikan bentuk apresiasi kepada warga yang rajin membayar pajak.

"Kami ingin memberikan penghargaan kepada mereka yang taat. Ini adalah cara kami meningkatkan pendapatan sektor kendaraan sekaligus membangun hubungan baik dengan masyarakat," tambah Saipul.

Baca Juga: Bayar Pajak Motor Tak Perlu KTP Pemilik Lama: MPP Bandar Lampung Diserbu Warga

Di sisi lain, sektor retribusi dari jasa umum dan jasa usaha juga tengah dipoles. Potensi-potensi pendapatan dari fasilitas publik dan usaha daerah terus digali guna mempertebal kantong PAD. (ANTARA)