7 Fakta Sweet Indo Lampung, Raksasa Gula yang HGU-nya Dicabut Pemerintah

SuaraLampung.id - Pemerintah pusat mengambil langkah tegas dalam penataan aset negara di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah pencabutan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas puluhan ribu hektare yang tercatat atas nama PT Sweet Indo Lampung, yakni bagian dari grup besar penghasil gula di Indonesia.

Berikut 7 fakta penting yang mengenai langkah Pemerintah Prabowo ini:

1. Pemerintah Mencabut HGU Seluas 85.244 Hektare

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan telah mencabut HGU seluas 85.244,925 hektare di Lampung atas nama PT Sweet Indo Lampung dan entitas lain satu grup. Lahan itu berada di atas tanah milik Kementerian Pertahanan yang dikelola TNI Angkatan Udara (AU).

2. Ini Termasuk Lahan Bekas Industri Gula

Lahan HGU yang dicabut selama ini menampung tanaman tebu dan pabrik gula yang dikelola oleh anak usaha dari Sugar Group Companies (SGC), salah satu produsen gula terbesar di Indonesia.

3. Keputusan Ini Berdasarkan Temuan BPK

Pencabutan HGU merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) sejak tahun 2015, 2019, dan 2022, yang menemukan bahwa sertifikat HGU tersebut terbit di atas tanah negara milik Kemhan.

4. Tanah Akan Kembali ke Negara

Baca Juga: Promo Popok Bayi Alfamart, Sweety hingga MamyPoko Lebih Murah: Diskon Hingga 40 Persen

Setelah pencabutan, lahan tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang berhak, yakni Kementerian Pertahanan (Kemhan). Selanjutnya TNI AU akan menempuh proses administratif untuk pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama tanah negara.

5. Nilainya Diperkirakan Triliunan Rupiah

Menurut perkiraan BPK, total nilai lahan HGU yang dicabut bernilai sekitar Rp 14,5 triliun, mencakup tanah yang saat ini digunakan untuk perkebunan tebu dan pabrik gula.

6. Rencana Baru untuk Lahan Bekas HGU

Panglima TNI AU dan Wakil Menteri Pertahanan menyatakan bahwa bekas lahan itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk rencana pembangunan daerah latihan dan fasilitas pendidikan TNI AU, karena dianggap aset strategis bangsa.

7. Tanggapan Masyarakat