Terbang Langsung ke Tanah Suci: Mimpi Lampung yang Terbentur Landasan dan Anggaran

SuaraLampung.id - Bagi ribuan jemaah asal Lampung, perjalanan spiritual ke Tanah Suci seringkali dimulai dengan perjalanan darat yang melelahkan menuju Jakarta atau Palembang.

Sebuah ironi, mengingat potensi besar Provinsi Lampung sebagai salah satu kantong jemaah umrah dan haji terbesar di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Perhubungan, tak henti-hentinya menggaungkan ambisi untuk mewujudkan penerbangan umrah langsung dan embarkasi haji penuh dari Bandara Internasional Radin Inten II.

Sebuah mimpi yang indah, namun sayangnya, terbentur pada realitas keras: keterbatasan infrastruktur dan kompleksitas pembiayaan.

Bayangkan saja, lebih dari 23.000 jemaah umrah asal Lampung tercatat pada tahun 2023 saja, jauh melampaui ambang batas 18.000 jemaah per tahun yang disyaratkan untuk penerbangan langsung.

Potensi ini seharusnya menjadi magnet kuat bagi maskapai dan pengelola bandara. Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Bambang Sumbogo, bahkan menyebutkan antusiasme maskapai seperti Nam Air. Keuntungan? Jelas.

Biaya perjalanan yang terpangkas signifikan, waktu tempuh yang lebih efisien, serta kenyamanan yang tak ternilai bagi para calon tamu Allah.

"Keuntungan penerbangan langsung, tentunya sangat signifikan dan akan memangkas biaya bagi jamaah. Mereka tidak perlu lagi terbang ke Jakarta atau mobilisasi ke Palembang," ujar Bambang dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.

Si Landasan Pacu yang Berkata 'Tidak'

Baca Juga: Bobrok! Ketua Kelompok Tani di Lampung Selatan Tilep Bantuan Sapi Ratusan Juta Rupiah

Namun, di balik optimisme tersebut, ada satu ganjalan besar yang membayangi: landasan pacu Bandara Radin Inten II.

Untuk melayani penerbangan umrah langsung, dibutuhkan pesawat berbadan lebar (wide-body) dengan kapasitas minimal 250 kursi. Pesawat-pesawat ini membutuhkan landasan pacu yang jauh lebih kokoh dari yang dimiliki Lampung saat ini.

Saat ini, nilai Pavement Classification Number (PCN) landasan Bandara Radin Inten II berada di angka 63. Angka ini hanya mampu menopang pesawat narrow-body atau berbadan sempit. Sementara itu, untuk pesawat berbadan lebar, dibutuhkan PCN sekitar 73-74.

Selisih 10-11 poin PCN ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari kebutuhan investasi fantastis. Menurut Bambang, untuk menaikkan nilai PCN ini, dibutuhkan biaya sekitar Rp480 miliar.

Di sinilah benang kusut anggaran mulai melilit. Sejak pengelolaan Bandara Radin Inten II dialihkan kepada PT Angkasa Pura II (BUMN), pendanaan dari APBN atau APBD untuk infrastruktur utama bandara menjadi tidak diperbolehkan.

Sebuah regulasi yang, di satu sisi, bertujuan menjaga akuntabilitas, namun di sisi lain, menjadi penghalang besar bagi pembangunan daerah yang strategis.

Lalu, bagaimana solusinya? Satu-satunya jalan, kata Bambang, adalah melalui adendum Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSP) atau investasi langsung dari Angkasa Pura II itu sendiri.

Sebuah konsesi kerja sama investasi dengan Dirjen Perhubungan Udara yang berlangsung selama 30 tahun, senilai Rp500 miliar. Ini bukan jumlah yang kecil, dan membutuhkan komitmen serta strategi yang matang dari semua pihak terkait.

Rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan, Angkasa Pura II, dan instansi terkait lainnya telah membahas kendala ini.

Bahkan, Pemprov Lampung telah mengirimkan surat ke berbagai instansi, termasuk Angkasa Pura dan maskapai Nam Air, untuk membahas peningkatan daya dukung landasan pacu dan persoalan Instrument Landing System (ILS).

Bambang Sumbogo menegaskan bahwa peningkatan daya dukung landasan pacu adalah prasyarat mutlak yang akan memberikan efek domino positif. Bukan hanya untuk penerbangan umrah, tetapi juga untuk embarkasi haji penuh.

Sejak tahun 2010, Lampung masih berstatus embarkasi antara. Dengan landasan pacu yang memadai, Lampung bisa menikmati dua keuntungan sekaligus.

Mimpi Lampung untuk menjadi gerbang langsung ke Tanah Suci memang menantang, namun bukan tidak mungkin.

Dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, BUMN pengelola bandara, dan pemerintah pusat untuk membuka keran investasi dan mewujudkan impian ribuan jemaah. Jika tidak, perjalanan spiritual mereka akan terus diwarnai dengan 'transit' yang sebenarnya tak perlu.