Ironi Lampung: Potensi Ekonomi Besar tapi Mengapa PAD Rendah?

SuaraLampung.id - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tetap melakukan percepatan pembangunan meski terdapat tantangan fiskal.

"Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat percepatan pembangunan daerah sebagai upaya konkret mewujudkan visi Lampung Maju," ujar Rahmat Mirzani Djausal, Rabu (30/4/2025).

Ia mengatakan percepatan pembangunan tetap dilakukan meski ada sejumlah tantangan fiskal yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah seperti realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah, meski potensi ekonomi serta demografi besar.

“Lampung merupakan provinsi terpadat kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk mencapai 9,4 juta jiwa. Namun, pertumbuhan ekonomi kami dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah melampaui rata-rata nasional," katanya.

Kemudian rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap jumlah penduduk di Lampung merupakan yang terendah di Sumatera.

“Total APBD seluruh kabupaten dan kota di Lampung mencapai sekitar Rp32 triliun, namun hanya sekitar 6 persen berasal dari PAD. Di tingkat provinsi PAD 2024 mencapai 59 persen dari total APBD sebesar Rp8,3 triliun,” jelasnya

Mirza juga menyampaikan, dari 15 kabupaten dan kota di Lampung, sebanyak 10 hingga 11 daerah memiliki PAD di bawah 10 persen, bahkan ada yang hanya mencapai 3 persen.

“Ekonomi hidup, tetapi pendapatan asli daerah kami kecil, dan ada ketimpangan dalam struktur belanja daerah, khususnya belanja pegawai yang menyerap porsi besar dari anggaran daerah," katanya.

Menurut dia, ada satu kabupaten yang belanja pegawainya mencapai 80 persen dari total APBD. Bahkan setelah mengikuti kewajiban mandatori, total belanja menjadi 105 persen, sehingga tidak ada ruang untuk belanja lainnya.

Baca Juga: Napi Lampung Jadi Polisi Gadungan di TikTok: Modus Peras Korban Ratusan Juta

"Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kondisi fiskal pemerintah daerah di Lampung sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yakni dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)," ucap dia.

Mirza melanjutkan dari total belanja daerah sebesar Rp7,5 triliun, hanya sekitar Rp1,2 triliun yang bisa dialokasikan untuk belanja modal, sementara kebutuhan daerah sangat besar. Termasuk untuk infrastruktur jalan sepanjang 1.700 kilometer dan pelayanan kepada 9,4 juta penduduk.

"Minimnya kontribusi fiskal dari aktivitas ekonomi besar yang berlangsung di wilayah Lampung, seperti pengiriman batu bara dan kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan. Dan Lampung juga tidak memiliki sumber daya tambang yang signifikan untuk mendongkrak PAD seperti halnya beberapa provinsi lain di Sumatera sehingga akan dicari potensi PAD lainnya," tambahnya.

Diketahui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung pada 2024 tercatat sebesar Rp483,8 triliun dan menjadi yang keempat terbesar di Pulau Sumatera.

Tiga sektor utama yang menopang PDRB tersebut adalah pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang menyumbang sebesar 59,39 persen.

Sebelumnya Tim Pansus DPRD Lampung turut menyoroti permasalahan gagal bayar yang terjadi sejak 2022 hingga 2024, yang disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai target.

"Jadi PAD ini ditemukan tidak mencapai target, namun belanja sudah dilakukan, sehingga proyek-proyek tahun berjalan tidak dapat dibayarkan," ujar Sekretaris Tim Pansus LHP BPK DPRD Lampung Munir Abdul Haris.

Menurutnya, jika hal tersebut tidak ada sanksi tegas dari Inspektorat atau aparat penegak hukum (APH), maka masalah tersebut akan terus berulang, sehingga APBD di Lampung terus defisit yang menyebabkan Pemprov Lampung bisa terus-terusan gagal bayar.

"Target pendapatan asli daerah (PAD) 2024 sebesar Rp5,1 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 3,3 triliun, angka itu terjun bebas dari tahun sebelumnya. Oleh karenanya, terjadi defisit anggaran dikarenakan PAD di Lampung tidak tercapai seperti yang ditargetkan," kata Munir Abdul Haris. (ANTARA)