Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Perbaikan Jalan Rusak di Lampung?

SuaraLampung.id - Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung menyebut pengerjaan fisik infrastruktur jalan tidak terpengaruh oleh efisiensi anggaran pemerintah.

Kepala Dinas BMBK Lampung Muhammad Taufiqullah mengatakan efisiensi anggaran terjadi di semua organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk di BMBK.

"Di BMBK ada efisiensi Rp17 miliar tapi bukan dari porsi pengerjaan fisik. Yang terdampak itu seperti pos anggaran perjalanan dinas, alat tulis kantor dan kegiatan di hotel," ujar Taufiqullah, Jumat (14/3/2025).

Oleh karena itu, ia memastikan bahwa berbagai pengerjaan fisik infrastruktur jalan di Provinsi Lampung tetap berjalan sesuai rencana karena pembenahan jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Baca Juga: Butuh Bantuan Saat Mudik di Lampung? Hubungi Call Center 110 Gratis 24 Jam

"Infrastruktur tetap akan dibangun, karena Gubernur Lampung berpendapat bahwa ini penting dan masyarakat sudah lama menunggu, setiap keliling ke daerah pasti jalan yang dikeluhkan masyarakat. Jadi tidak mungkin anggarannya dipotong dan pengerjaan ini tetap dilakukan karena merupakan janji kerja," katanya.

Taufiq menambahkan pengerjaan fisik untuk infrastruktur jalan provinsi masih akan dilakukan dengan memanfaatkan anggaran melalui dana alokasi umum (DAU) dan dari anggaran APBD.

"Perbaikan jalan sudah dilakukan di beberapa lokasi di kabupaten dengan mobilitas masyarakat cukup tinggi dan kerusakan jalan yang cukup parah. Pengerjaan jalan provinsi ini bisa langsung terlaksana karena kita ada pendapatan asli daerah juga selain DAU dari pusat," ucap dia.

Menurut dia, ruas jalan yang saat ini tengah diperbaiki ada enam ruas, yaitu ruas jalan Pringsewu-Kalirejo, ruas jalan Kalirejo-Bangunrejo, ruas jalan Bandar Jaya-Mandala, ruas jalan Kotabumi-Bandarlampung, ruas jalan Jabung-Labuhan Maringgai dan ruas jalan Metro-Tanjung Karang.

"Beberapa waktu lalu memang ada protes masyarakat karena banyak jalan berlubang hingga memakan korban jiwa salah satunya di Pringsewu. Namun ini merupakan jalan nasional, mereka terdampak efisiensi dan sekarang sedang proses penganggaran jadi memang agak terlambat," tambahnya.

Baca Juga: Bhayangkara FC Pindah ke Lampung, Asprov PSSI Akan Renovasi Stadion Sumpah Pemuda

Taufiq meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga infrastruktur jalan agar tetap dalam kondisi baik, setelah pemerintah daerah melakukan perbaikan.

"Sebenarnya untuk ruas jalan yang diprotes masyarakat sudah mau dianggarkan oleh Gubernur, cuma masalahnya perlu waktu, dan di tengah keterbatasan anggaran yang ada, perlu ada terobosan serta masyarakat harus ikut serta menjaga agar jalannya tetap baik dengan memperhatikan tonase muatan kendaraan," ujar dia.

Libatkan Perusahaan

Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung menargetkan perbaikan infrastruktur jalan melalui skema kerja sama tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di daerahnya pada 2025 mencapai Rp10 miliar.

"Dalam melakukan perbaikan infrastruktur jalan memang membutuhkan biaya yang cukup besar, sebab satu kilometer saja kalau dikerjakan dengan membebankan penuh dari anggaran pemerintah membutuhkan Rp10 miliar. Sehingga membutuhkan peran dari perusahaan dalam meningkatkan kemantapan jalan di Lampung," ujar Taufiqullah.

Ia mengatakan kerja sama dengan perusahaan ini dimungkinkan mengingat pembiayaan pengerjaan infrastruktur jalan yang cukup mahal dan keterbatasan anggaran dalam APBD.

"Melalui program Corporate Social Responsibility, peran nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur ini sudah berjalan pada 2024 yang langsung dilakukan oleh dua perusahaan," katanya.

Taufiq menjelaskan pada 2024 panjang infrastruktur jalan yang sudah berhasil dibangun dengan kerja sama perusahaan, mencapai dua kilometer dengan pembiayaan dari anggaran pemerintah Rp10 miliar dan Rp10 miliar berasal dari CSR perusahaan.

"Tahun kemarin anggaran pemerintah hanya Rp10 miliar untuk jalan sepanjang dua kilometer jadi lebih efektif dan efisien. Jadi pondasinya dikerjakan oleh perusahaan sedangkan pengaspalan jalan dilakukan oleh pemerintah," ucap dia.

Untuk 2025, lanjut Taufiq, pihaknya masih menargetkan kegiatan pembangunan jalan melalui kerja sama CSR dengan alokasi anggaran yang serupa dengan tahun sebelumnya.

"Di 2025 kami akan lakukan hal yang sama dan akan mengajak lebih banyak perusahaan lagi. Untuk anggarannya target sama seperti 2024 sebesar Rp10 miliar tapi kalau lebih karena partisipasi perusahaan banyak tentu kami akan terima," tambahnya.

Taufiq mengharapkan makin banyak perusahaan yang ikut berperan dalam membangun infrastruktur jalan, sebab manfaatnya juga akan langsung dirasakan perusahaan selain bagi masyarakat luas.

"Beberapa waktu lalu juga ada kegiatan masyarakat yang melakukan perbaikan secara mandiri, karena memang ada efisiensi anggaran baik di pusat ataupun di daerah tapi dengan adanya kerja sama melalui CSR ini setidaknya dapat menjadi solusi terkait perbaikan jalan rusak," ujar dia.

Sebelumnya, pada 2023 kondisi kemantapan ruas jalan provinsi di Lampung tercatat sebesar 78,68 persen dan masih terdapat 21,33 persen dalam kondisi tidak mantap. Sedangkan pada 2024 kemantapan jalan meningkat sedikit menjadi 78,81 persen. (ANTARA)