Jual Jasa Seks via WhatsApp, Muncikari di Pesisir Barat Ringkus Polisi

SuaraLampung.id - Seorang muncikari berinisial DS (29) diringkus polisi di salah satu hotel di Pekon (Desa) Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (31/10/2024).

Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra menuturkan, wanita ini dijerat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena telah menjual jasa layanan seks. 

Ia mengatakan, modus pelaku adalah menawarkan jasa pelayanan seks kepada seseorang melalui pesan WhatsApp yaitu dengan menunjukkan foto beberapa wanita dan berikut harganya.

"Jadi pelaku mendapat keuntungan dari penjualan jasa tersebut," kata Alsyahendra, Minggu (3/11/2024).

Baca Juga: Gadis 18 Tahun Dipaksa Layani 4 Pria Hidung Belang Sebulan, 2 Muncikari di Lampung Utara Diciduk

Terbongkarnya prostitusi online ini bermula saat petugas mendapatkan laporan dari masyarakat setempat ada salah satu hotel yang sering dijadikan tempat transaksi pelayan jasa seks.

"Akhirnya, anggota melakukan penyelidikan dan mengamankan seorang perempuan YF (19) dan seorang laki laki AN (44) dalam keadaan tidak menggunakan celana dalam," ujarnya.

Hasil interogasi terungkap bahwa AN memesan jasa seks kepada seorang perempuan DS (29) melalui pesan WhatsApp dengan harga Rp550.000.

"Mereka kemudian janjian di hotel kemudian uang tersebut diberikan ke DS selalu mucikari, kemudian AN dan YN masuk ke kamar hotel, atas keterangan itu anggota langsung mengamankan DS (29), kemudian langsung membawa ke Mako Polsek Pesisir Tengah," ujar dia.

Dari hasil penangkapan itu, kata dia, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa dua unit handphone, satu unit sepeda motor warna merah, uang sebesar Rp400.000 dan celana dalam wanita.

Baca Juga: Gempa M 5,4 Guncang Pesisir Barat, Banyak Warga Tak Merasakan Getaran

"Saat ini pelaku berikut barang bukti sudah diamankan di Mako Polsek guna proses penyidikan lebih lanjut," ucapnya.

Akibat perbuatan tersebut, pelaku dengan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI no 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang Undang RI no 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun. (ANTARA)