2.000 Personel TNI dan Polri Dikerahkan Amankan Pilkada Serentak 2024 di Lampung

SuaraLampung.id - Sebanyak 2.000 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung. 

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin memimpin kegiatan gelar pasukan pengamanan Pilkada Serentak 2024 Operasi Mantap Praja Krakatau 2024, Jumat (23/8/2024).

"Jumlah pasukan yang akan turun dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang hari ini juga hadir dalam apel Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 ada sebanyak 2.000 orang pasukan, baik dari TNI ataupun Polri," ujar Samsudin.

Ia mengatakan kegiatan apel Operasi Mantap Praja Krakatau pengamanan Pilkada Serentak 2024 tersebut merupakan salah satu bentuk meyakinkan bahwa seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah serta DPRD siap dan solid menyukseskan pilkada di Lampung.

Baca Juga: Penganiayaan Brutal di Pasar Malam Lampung Timur, Kali Ini Korbannya Kru Tong Setan

"Dengan disiapkannya pasukan ini semua bergandengan tangan dalam menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bisa sukses, aman, harmonis dan jujur," katanya.

Samsudin menjelaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi. Sebab dalam kegiatan tersebut masyarakat menyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang akan membawa Provinsi Lampung menuju kemajuan di masa depan.

"Tentu akan ada dinamika dalam pelaksanaan pilkada. Seperti adanya perkembangan partisipasi masyarakat, dan mungkin timbul potensi sengketa yang timbul selama proses yang berlangsung. Ini akan menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama, sehingga perlu waspada dan siap mengamankan persoalan itu," ucap dia.

Menurut Samsudin, kesiapsiagaan pasukan pengamanan sangatlah krusial untuk memastikan tahapan Pilkada Serentak 2024 bisa aman, tertib, lancar dan damai.

"Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 bukan hanya sebagai tugas rutin melainkan bentuk panggilan dalam menjaga kedamaian bangsa serta Lampung," tambahnya.

Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Lampung Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada

Samsudin melanjutkan segala tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengamanan harus mencerminkan profesionalisme dalam melindungi serta mengayomi masyarakat.

"Mari kita jaga jangan sampai ada ruang untuk pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab mengganggu ketertiban pelaksanaan pilkada. Melalui tindakan kekerasan, hingga intimidasi yang bisa merusak proses demokrasi di Lampung," ujar dia. (ANTARA)