SuaraLampung.id - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung melakukan penertiban dan pendataan aplikasi daerah yang pengembangannya masih dibuat oleh pihak ketiga.
Langkah penertiban aplikasi daerah ini diambil untuk mengantisipasi serangan siber pada server data pemerintah daerah.
"Kemarin baru dilaksanakan rapat mengenai imbauan dari BSSN untuk menjaga keamanan informasi dan mengendalikan aplikasi di daerah yang dibuat oleh pihak ketiga," ujar Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, Sabtu (29/6/2024).
Menindaklanjuti imbauan tersebut, Diskominfotik Lampung saat ini tengah melakukan pendataan aplikasi milik pemerintah daerah yang pengembangannya dibuat oleh pihak ketiga.
Saefulloh mengatakan, saat ini sedang melakukan penyisiran aplikasi pemerintah daerah yang pengembangannya masih di pihak ketiga.
Menurut dia, semua aplikasi milik dinas atau instansi harus menitipkan data dan menggunakan server di Kemenkominfo tidak pakai pihak ketiga.
"Untuk mempercepat birokrasi setelah berkoordinasi dengan dinas terkait dan pihak ketiga, aplikasi langsung dipindahkan ke server kami," katanya.
Saefulloh menjelaskan hingga saat ini jumlah aplikasi dan website yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 70 unit.
"Dari jumlah tersebut sedang diusahakan untuk ditarik dari pihak ketiga ke server pemerintah, dan bagi yang sudah tidak aktif akan dihapus semua datanya. Kalau ada yang perlu di upgrade, akan dibantu. Jangan sampai terjadi peretasan di aplikasi milik pemerintah ini," ucap dia.
Baca Juga: Serangan Siber PDN, Bagaimana Pelayanan Publik di Lampung?
Menurut dia, nantinya tim penilai akan melihat kinerja dari 70 aplikasi serta website yang dikelola pemerintah daerah agar data yang ada di dalamnya bisa terjaga dengan baik.
"Harapannya dengan adanya pendataan dan penertiban ulang untuk aplikasi yang dikelola daerah ini bisa menjaga keamanan siber di daerah," kata Saefulloh. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Serangan Siber PDN, Bagaimana Pelayanan Publik di Lampung?
-
KLHK: Aturan Panen Tebu Bakar di Lampung Melanggar Hukum, Harus Dicabut!
-
11.572 Orang di Lampung Mencari Kerja lewat Aplikasi Si Gajah
-
Menggusur Lahan Petani di Kota Baru, Pemprov Lampung Dilaporkan ke Polda
-
Stabilkan Harga, Pemprov Lampung Tanam Cabai 100 Hektare
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Lampung Raup Cuan USD 251 Juta di Pasar Global Sepanjang Mei
-
Pemprov Lampung Tangkap Peluang Jalur Emas Kuliah Sambil Kerja di Negeri Ginseng
-
Sinyal Positif Pariwisata Lampung: Lebih dari 113 Ribu Tamu Serbu Hotel Sepanjang Mei
-
Eksponen 98 Lampung Tegaskan Reformasi Belum Selesai, Siap Kawal Program Strategis Presiden Prabowo
-
Emas dan Bensin Cekik Dompet Warga, Inflasi Lampung Juni 2026 Meroket ke Angka 2,46 Persen