Realisasi Belanja APBN di Lampung Mencapai Rp 22 Triliun, Paling Besar untuk Jalan

SuaraLampung.id - Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Provinsi Lampung mencapai 70,39 persen sampai September 2023.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin menuturkan, nilai belanja APBN di Lampung sampai September 2023 sebesar Rp22 triliun dari pagu.

Dilihat dari sisi belanja pemerintah pusat (BPP), menurut Dody, telah terealisasi sebesar Rp6,2 miliar atau 60 persen dari pagu dan mengalami percepatan sebesar 15,92 persen dari tahun per tahun.

Rincian realisasi belanja pemerintah pusat yaitu pembayaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp2,3 miliar, belanja barang operasional, non operasional dan persediaan sebanyak Rp1,2 miliar.

Baca Juga: UMP Lampung 2024 Naik hingga 4 Persen, Masih Jauh dari Harapan Buruh

Ada juga untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp418,19 miliar, selanjutnya belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat atau pemerintah daerah sebesar Rp401,34 miliar, dan belanja pemeliharaan Rp333 miliar.

Dari sisi transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp15 miliar atau memiliki persentase 75,53 persen dari pagu, dana bagi hasil (DBH) terealisasi Rp337 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp10 miliar.

Lalu, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp608 miliar, dana alokasi khusus nonfisik Rp3,1 miliar, dana insentif fiskal sebesar Rp68,08 miliar, dana desa terealisasi Rp1,6 miliar.

"Untuk realisasi dari sisi pendapatan APBN hingga akhir September lalu sudah sebesar Rp7,5 miliar atau mencapai 79,82 persen," katanya.

Dilihat dari sisi penerimaan pajak, Dody mengatakan, mayoritas penerimaan per jenis pajak masih tumbuh positif, dimana realisasi penerimaan pajak sebesar Rp5,7 miliar.

Baca Juga: Desa Perbatasan di Lampung Jadi Perhatian Bawaslu, Antisipasi Pemilih Ganda

Pertumbuhan positif ini didominasi sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,10 persen dari total penerimaan pajak.

Adapun untuk faktor yang mendorong peningkatan setoran itu kata Dody ada di industri pangan, industri karet, dan barang dari karet serta plastik.

Menurut dia, untuk penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp755 miliar hingga akhir September.

Realisasi bea masuk sebesar Rp286 miliar yang dipengaruhi kenaikan importasi beras, realisasi cukai Rp1,33 miliar dipengaruhi oleh denda administrasi cukai dengan berlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022.

"Sedangkan untuk realisasi bea keluar sebesar Rp467 miliar ada kontraksi 65,94 persen akibat harga CPO yang termoderasi di pasar global. Dan untuk penerimaan negara bukan pajak realisasinya sebesar Rp1,1 miliar," kata dia. (ANTARA)