SuaraLampung.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu mencium adanya dugaan praktik mafia pupuk di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu tahun 2021.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pringsewu Median Suwardi mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan adanya dugaan mafia pupuk di Kecamatan Gading Rejo ke pimpinan.
Berdasarkan fakta yang ditemukan, kata Median, terdapat beberapa indikasi yang menyebabkan penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.
Indikasi yang menyebabkan penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi tidak tersalurkan di antaranya, dalam penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi yang berhak menerima pupuk bersubsidi adalah para petani yang tergabung di dalam kelompok tani, memberikan data diri sesuai dengan KTP dengan luas lahan tidak lebih dari 2 hektare, dan nama anggota kelompok tani terdaftar di dalam E-RDKK yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.
"Namun, dengan adanya petani yang tidak terdaftar namanya dalam RDKK justru melakukan penebusan pupuk bersubsidi ini. Ini telah melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat 1, 2 Permendag No.15/M-Dag/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dan Pasal 3 Ayat 1 Permendag No.49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET))," kata dia.
Median menambahkan dengan diterapkan nya harga penebusan pupuk bersubsidi para petani telah menebus pupuk jenis Pupuk Urea sebesar Rp125 ribu dan Pupuk NpkRp150 ribu. Namun lanjut Median, penebusan tersebut telah diatur berdasarkan HET untuk Pupuk Urea sendiri sebesar Rp112.500 dan Pupuk Npk Rp115.000.
"Jadi ini telah melanggar ketentuan Pasal 12 Ayat (2) peraturan Menteri Pertanian No.49 Tahun 2020 tentang alokasi dan HET. Dari penemuan kaki juga, dalam penyaluran dan pendistribusian nya telah dilanggar dan mengakibatkan proses penyaluran serta pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para kelompok tani menjadi tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Selain itu, ditemukan juga berbagai indikasi perbuatan melawan hukum dan menyebabkan tidak optimal nya distribusi pupuk subsidi yang berpotensi merugikan keuangan negara," kata dia lagi.
Dengan adanya indikasi tersebut, pihaknya telah meminta keterangan sebanyak 35 orang pihak terkait serta mengumpulkan beberapa peraturan terkait penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi.
"Selanjutnya hasil temuan kami terkait adanya dugaan mafia pupuk ini langsung kami limpahkan ke bidang Tindan Pidana Khusus agar dapat ditindaklanjuti," katanya. (ANTARA)
Baca Juga: Lantik Tiga Pejabat Bupati, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Mengingatkan Hal Ini
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Razia Tempat Hiburan dan Kos di Pringsewu, Dua Motor Tanpa Dokumen Diamankan
-
Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
-
Liburan ke Bandar Lampung Makin Praktis, Semua Kebutuhan Wisata Ada di SI-TAPIS BALAM
-
Menolak Menyerah pada Usia! Petani 81 Tahun Sabet Wisudawati Terbaik di Lampung Selatan
-
Kecelakaan Maut di Pesisir Barat: Moge Harley Davidson Hantam Truk Fuso, Pengendara Tewas