SuaraLampung.id - Wali Murid kelas 12 (kelas III) SMAN 9 Bandar Lampung kini resah karena diminta membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga tahun sekaligus, dengan total mencapai Rp12,6 juta.
Setiap bulan SPP di sekolah milik Pemerintah Provinsi Lampung Rp350 ribu.
Menurut sejumlah wali murid yang dihubungi Lampungpro.co, Jumat (18/2/2022), pemberitahuan pembayaran SPP itu disampaikan secara jaringan pribadi (japri) Whatsapp pada Januari 2022. "Wali kelas japri wali murid dan diminta kumpul di aula. Wali murid dikumpulkan berdasarkan jurusan yakni IPA dan IPS," kata salah satu wali murid yang minta identitasnya tak dicantumkan.
Menurut wali murid tersebut, mereka dipanggil satu per satu, lalu dijelaskan rincian biaya dan boleh dicicil hingga bulan April sebagai syarat mengikuti ujian tulis berbasis komputer (UTBK) dan syarat kelulusan. SPP tersebut harus dibayar hingga Juli 2022. "Kami diminta paraf biaya yang dikenakan, tapi tak boleh difoto," kata dia.
Baca Juga: Polda Lampung Memperketat Pendatang dari Jawa, Cegah Penyebaran COVID-19
Dia juga menyebutkan, terakhir membayar SPP pada Februari 2020.
Namun karena pandemi Covid-19 merebak di Lampung, mulai Maret 2020, SPP ditiadakan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan.
Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri. Namun wali murid boleh mengajukan pengurangan, sehingga ada yang bisa membayar setengah dari kewajiban membayar SPP selama tiga tahun. Berdasarkan bukti kwitansi yang didapat Lampungpro.co, ada wali murid yang membayar Rp6,4 juta dengan cap basah SMAN 9 Bandar Lampung.
Menanggapi keluhan wali murid tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan semasa Covid-19 bukan Pergub tersebut yang dipakai sebagai dasar hukum, tapi surat edaran.
Karena kesulitan operasional sekolah yang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi, maka diterbitkan Pergub 61/2020, pendanaan pendidikan bersumber dari masyarakat, mekanisme penghimpunan sudah diatur.
Baca Juga: BI: Investasi Lampung Tumbuh 6,41 Persen, Karena Ada Proyek-Proyek Ini
"Bagi yang tidak mampu dan benar-benar tidak mampu maka dibebaskan. Biasanya komite sudah melakukan tahapan-tahapan baru melakukan penarikan," kata Fahrizal Darminto, menanggapi konfirmasi Lampungpro.co-jaringan Suara.com, Minggu (19/2/2022).
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengatakan bila Kadisdikbud melanggar Pergub Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri, maka akan ada sanksi tegas.
Kemudian, berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020 berisikan, dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, diminta kepada kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri dan swasta se-Lampung penerima dana BOS reguler dan BOSDA, untuk tidak menarik SPP atau sumbangan lainnya terhadap wali murid peserta didik.
Berita Terkait
-
Imabsi Gelar Kelas Karya Batrasia ke-6, Bahas Repetisi dalam Puisi
-
Siapa Yintho Schroder? Bek Keturunan Lampung 1,97 Meter Punya Tekel Maut, Suksesor Mees Hilgers
-
Adakan PTKO II, Imabsi FKIP Unila Bekali Anggota agar Paham Renstra dan LPJ
-
Geram Komisi III DPR RI, Polisi Tangguhkan Guru Cabul di Bandar Lampung dengan Jaminan Sertifikat Tanah
-
Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Pesisir Barat Lampung, Warga Diminta Waspada Gempa Susulan
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Lampung Perkuat Mitigasi Bencana Tsunami di Pulau-Pulau Terluar
-
Peta TPS Rawan Pilkada Bandar Lampung 2024, Potensi Intimidasi Hingga Bencana
-
Miris! Jual Manusia ke Luar Negeri, Sindikat TPPO di Lampung Incar PSK & TKI
-
Pencalonan Wahdi-Qomaru Dibatalkan KPU Metro, PDIP Gugat ke MA
-
Modus Kongkalikong! Kredit Rp2 Miliar di Bank Pemerintah di Bandar Lampung untuk Kepentingan Pribadi