Perkom Dinilai Cegah Novel Baswedan dkk Masuk Kembali KPK, Ini Kata Sekjen KPK

Dalam Perkom tersebut disebutkan salah satu syarat menjadi pelamar pegawai KPK adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pegawai komisi, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Begitu pula dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu persyaratan mengikuti seleksi menjadi pegawai ASN KPK adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai komisi, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

"Rincian syarat-syarat untuk dapat menjadi pegawai ASN KPK dalam Perkom ini tetap mengadopsi Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017," katanya.

Dia menjelaskan terdapat penyesuaian dalam Perkom tersebut menambahkan frasa “Pegawai Komisi". Hal itu dilakukan karena pegawai komisi sebelum ASN tidak termasuk dalam kategori TNI, Polri, ataupun PNS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017.

Baca Juga: Firli Cs Teken Perkom Baru, KPK: Tak Ada Maksud Mencegah Pihak-pihak Tertentu Bergabung

"Dengan demikian, Perkom ini menjadi penting untuk menambahkan frasa 'pegawai komisi', agar terdapat penyelarasan dan harmonisasi terhadap substansi ketentuan di dalam PP tersebut," ujar Cahya.

Langkah itu juga dilakukan mengingat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terjadi setelah PP tersebut diundangkan. Dengan demikian, Cahya menekankan aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencegah pihak tertentu menjadi ASN KPK. (ANTARA)