FPI Dibubarkan, Fadli Zon Bereaksi Keras

SuaraLampung.id - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon bereaksi atas dibubarkannya Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah.

Fadli Zon menuliskan pendapatnya mengenai pembubaran FPI di akun Twitter nya.

Reaksi Fadli Zon terhadap pembubaran FPI ini cukup keras.

Menurut Fadli Zon, pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah prakter otoritarianisme. 

Bagi Fadli Zon, pembubaran ini adalah pembunuhan terhadap demokrasi dan juga penyelewengan konstitusi.

"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan thd demokrasi n telah menyelewengkan konstitusi," cuit Fadli Zon di akun Twitter nya.  

Sebelumnya Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan pembubaran FPI.

FPI dibubarkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Dasar FPI dibubarkan sesuai putusan MK 82/PUU112013tertanggal 23 Desember tahun 2014

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12/2020).

Baca Juga: FPI Jadi Organisasi Terlarang, Ternyata Ini Penyebabnya

Dalam jumpa pers itu dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dan Kepala PPATK.

37 anggota FPI jadi teroris
Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia Inspektur Jenderal (Purn) Benny Mamoto membongkar daftar 37 anggota FPI jadi teroris. Ada 1 orang dari kelompok Bekasi.

Nama anggota FPI jadi teroris itu adalah Arif Hidayatullah alias Abu Musab. Abu Musab anggota FPI Solo tahun 2009.

Abu Musab ditangkap 23 Desember 2015 kasus perencanaan amaliyah, kelompok Bekasi.

Ke-37 orang itu merupakan mantan atau masih anggota FPI yang terlibat aksi terorisme di Indonesia.

Benny yang kini menjabat Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu mengatakan data tersebut dapat diakses publik dengan mudah melalui rekam jejak putusan pengadilan.