Prabowo-Sandiaga Jadi Pembantu Jokowi, Akankah Fadli Zon Masih Kritis?

SuaraLampung.id - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kini menjadi pembantu Presiden Joko Widodo  di pemerintahan.

Padahal sebelumnya, Prabowo-Sandiaga menjadi 'musuh' politik Jokowi di pemilu presiden 2019.

Itulah politik, yang berlaku dalil tidak ada kawan atau lawan yang abadi.

Menurut analis politik Rustam Ibrahim apa yang ditampakkan politik hari ini mesti menjadi pelajaran berharga bagi para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang.

Baca Juga: Sandiaga ke Emak-emak: Jadi Oposisi Harus Smart Beri Masukan

 "Pelajaran penting Prabowo-Sandi untuk para pendukung pasangan capres 2024. Anggaplah pilpres sekadar pertandingan olahraga. Ada juara 1 ada juara 2. Juara 1 dapat kursi Presiden, juara 2 bisa dapat kursi menteri," kata Rustam, Rabu (23/12/2020).

Dalam dunia politik, menurut Rustam, tidak perlulah antar pendukung saling bermusuhan.

"Untuk apa bermusuhan? Hanya golongan radikal yang membuatnya permusuhan."

Setelah Prabowo dan Sandiaga, dua petinggi Partai Gerindra, menjadi pembantu Jokowi, menurut Rustam, menjadi aneh kalau politikus Gerindra seperti Fadli Zon gencar mengkritik pemerintah.

"Setelah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pasangan capres - cawapres 2019, top leader Gerindra, menempatkan diri mereka sebagai pembantu Presiden Jokowi; maka sebagai tokoh Gerindra kritik-kritik Fadli Zon kepada pemerintah Jokowi terasa aneh dan sumbang," kata Rustam.

Baca Juga: Kecewa Sikap Politik Prabowo, Eks Relawan: Kemarin Tolak Hasil Pilpres

Politikus PKS Mardani Ali Sera juga memiliki pandangan yang kritis terhadap dinamika politik hari ini.

Dia mengatakan, "Eksperimen pertama Pak Jokowi dimana kompetitor diajak masuk kabinet. Bagi demokrasi ini bisa melemahkan karena membentuk persepsi bahwa pada akhirnya kekuasaan yang jadi tujuan."

Menurut dia, mestinya untuk menyehatkan demokrasi, semua figur dan partai pendukung Prabowo dan Sandiaga menguatkan barisan oposisi agar ada check and balance yang seimbang. Ini akan sehat bagi kebijakan publik yang dihasilkan karena ada kontrol dan pengawasan yang kokoh, kata Mardani.

"Penuh sesaknya pemerintahan Pak Jokowi dengan koalisi partai, tentu publik pertanyakan. Masyarakat berharap dalam reshuffle kabinet 2020, Pak Jokowi lebih banyak mengutamakan kalangan profesional dalam menangani pandemi. Karena terbukti lebih bebas dari berbagai kepentingan."

Akan tetapi, Mardani berharap menteri terpilih mampu menyelesaikan masalah, mengubah wajah birokrasi dan ego sektoral antar kementerian, yang selama ini masih jadi inti masalah setiap implementasi kebijakan dan penanganan pandemi.

Seperti persoalan perlindungan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional, stunting, peningkatan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular serta penguatan health security untuk penanganan pandemi, kata Mardani.

"Mari kita beri berikan kesempatan untuk bekerja di 100 hari pertama dengan benar dan cepat mewujudkan janji Presiden dan melayani rakyat. Sambil terus kita kawal dan kritisi kalau ada kebijakan yang melenceng dari amanat konstitusi."