"Untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari belum ada kebijakan WFH, tapi memang penggunaan lampu dan pendingin ruangan dikurangi," ujar dia.
Sedangkan untuk pekerja honorer tetap akan mendapatkan hak pembayaran gaji.
"Sebagian besar honorer sudah diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan masih menunggu surat keputusan turun. Akan tetapi gaji akan tetap dibayarkan diambil dari porsi belanja barang dan jasa, bukan dari belanja pegawai sampai mereka menerima surat keputusan," tambahnya.
Berdasarkan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, akhir 2024 Pendapatan Daerah setempat diproyeksikan mencapai Rp6,81 triliun. Sedangkan Belanja Daerah direncanakan Rp6,84 triliun. (ANTARA)
Baca Juga:Polisi Ungkap Kronologi Truk Rem Blong Terobos Pelabuhan Bakauheni, Kernetnya Tewas
