SuaraLampung.id - Direktur PT. Citra Primadona Perkasa berinisial AW menyerahkan uang titipan kerugian negara sebesar Rp375,3 juta ke Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Senin (20/1/2025).
AW merupakan tersangka korupsi pekerjaan pembukaan badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan, Pekon Malaya, Lemong, Pesisir Barat, tahun anggaran 2022.
Sebelumnya pada 6 Januari 2025, tersangka telah menyerahkan uang titipan sebesar Rp320 juta, lalu pada 16 Desember 2024 menyerahkan Rp390 juta dan pada 27 Desember 2024 sebesar Rp290 juta.
"Total tersangka AW sudah mengembalikan kerugian negara senilai Rp1,375 miliar," ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.
Baca Juga:Skandal Korupsi Gerbang Rumdin Bupati Lamtim: Kejati Lampung Hitung Kerugian Negara
Sebelumnya AW ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor Print-02/L.8/Fd/04/2024 tertanggal 3 April 2024.
Selain AW tersangka lainnya atas nama J selaku penguna anggaran kegiatan dan yang menanda tanggani kontrak, serta BDS selaku Direktur CV.Garudayana Consultant (Konsultan Pengawas).
Para tersangka dijerat pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal tersebut, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal itu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Baca Juga:10 Jam Diperiksa, Bupati Lampung Timur Bungkam Soal Korupsi Gerbang Rumah Jabatan Rp6,9 Miliar
Akibat perbuatan para tersangka tersebut, berdasarkan perhitungan negara terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.375.356.769.
