Selain itu, pelanggaran netralitas aparatur juga merupakan salah satu musuh utama dalam demokrasi, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI dan Polri.
Atas hal itu, Bawaslu mengapresiasi berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan oleh sejumlah pihak, seperti pemerintah daerah, Polda Lampung, dan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota, untuk mencegah pelanggaran tersebut.