SuaraLampung.id - Puluhan masyarakat dari tujuh desa di Kabupaten Lampung Timur, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukadana, Kamis (23/1/1/2023).
Kedatangan warga ke kantor BPN Sukadana ingin mempertanyakan atas terbitnya sertifikat tanah pada lahan garapan mereka yang ada di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur.
Kehadiran puluhan warga didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung diterima Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Sukadana.
Suparjo, perwakilan dari puluhan warga, mengatakan, dirinya menggarap lahan tersebut secara turun temurun sejak 1970 lalu, dengan menanam palawija berupa singkong dan jagung,
Baca Juga:Jumlah Tiang Listrik Kurang, Warga Dua Desa di Labuhan Maringgai Gunakan Bambu Menopang Kabel PLN
Tiba-tiba baru baru ini ada beberapa orang yang mencoba menawarkan sertifikat di lahan garapannya. Ini pun membuat resah warga.
"Gimana tidak resah, orang datang ke rumah, ada yang nyamperin di ladang, membawa sertifikat tanah yang kami garap. Tujuannya meminta kami untuk membeli sertifikat tersebut," kata Suparjo.
Keresahan juga dirasakan istri istri mereka yang khawatir kehilangan ladang tempat sumber penghasilan utama selama ini.
"Makanya kami hari ini datangi kantor BPN agar bisa menemukan solusi lahan garapan kami yang telah diklaim oleh beberapa orang," kata Suparjo, warga Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono.
Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi menjelaskan, sebanyak 300 lebih warga merasa resah atas kedatangan beberapa orang yang mengklaim atas tanah garapan mereka.
Baca Juga:Truk LPG Kecelakaan Beruntun di Lampung Timur, Pertamina Patra Niaga Bilang Begini
Meskipun penggarap tidak memiliki legalitas jelas, secara faktual mereka menggarap secara turun temurun. Anehnya kata Sumaindra, di tahun 2021 tiba tiba muncul sertifikat atas nama orang lain bukan nama penggarap.
