"Pemerintah Kota Metro sangat beruntung, karena warganya sangat baik dan memiliki kepedulian tinggi, secara swadaya melakukan gerakan gotong royong menimbun jalan rusak parah. Seperti yang dilakukan warga di Jalan Sukarno-Hatta Metro Barat, Jalan Budi Utomo dan Letjend Suprapto di Metro Selatan, Jalan Pattimura Metro Utara, dan gerakan masyarakat di beberapa jalan rusak lainnya," kata dia.
Tak hanya itu, dia memaparkan persoalan APBD 2021 yang merupakan titik awal RPJMD 2021-2026 yang juga memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur namun belum maksimal.
"Menurut kami belum ada peningkatan signifikan dari kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kota Metro. Sebaliknya, yang tampak adalah infrastruktur yang makin memprihatinkan. Banyak ruas jalan rusak, drainase tak berfungsi, pembangunan sumur bor tanpa realisasi, dan lain sebagainya," pungkasnya.
Realisasi PAD Belum Maksimal
Baca Juga:Jelang Idul Adha, Harga Bawang Merah di Kalbar Tembus Rp 60.000 Per Kilogram
Selain DPUTR dan DPKP, Dewan juga menyoroti sektor peningkatan PAD bersumber retribusi.
Fraksi memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
Kedua dinas itu dinilai belum maksimal dalam capaian pendapatan berdasarkan rincian Laporan realisasi anggaran menurut ulasan pemerintahan daerah.
"PAD bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah hanya mencapai 11 persen di Disdikbud Metro. Sedangkan di Disporapar, PAD dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga hanya mencapai 23,82 persen. Dengan realisasi pencapaian yang sangat minim ini, kiranya mendapatkan atensi khusus dari Saudara Wali Kota Metro," ungkap dia.
"Agar melakukan evaluasi yang mendalam karena pada tahun sebelumnya, pendapatan dari retribusi ini juga tidak bisa diraih secara optimal," imbuhnya.
Baca Juga:Kampung Literasi Metro dan PKBM Ronaa Kembangkan Skill Kriya Terapan
Atas hal itu, Wali Kota Metro Wahdi menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan terkait pendapatan dan belanja daerah.
