SuaraLampung.id - Jaksa penuntut umum (JPU) menilai mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi turut terlibat dalam kasus fee proyek di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Untuk itu JPU menuntut mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi dengan pidana penjara selama tujuh tahun. Selain itu, Hermansyah juga dituntut JPU KPK hukuman denda Rp500 juta.
"Dengan ini menyatakan terdakwa Hermansyah Hamidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka meminta Majelis Hakim agar menghukum tujuh tahun penjara. Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara, apabila tidak membayar," kata JPU KPK Taufiq Ibnugroho di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (19/5/2021) dilansir dari Lampungpro.co--media jaringan Suara.com.
Kemudian terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp5 miliar 50 juta, apabila tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang setelah satu bulan putusan inkrah. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana dua tahun penjara.
Baca Juga:Nama Rycko Menoza Disebut di Sidang Fee Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan
Ada pun hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian dalam persidangan, terdakwa juga terbelit-belit dalam memberikan keterangan.
Sementara untuk hal-hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan tulang punggung keluarga. JPU menilai terdakwa Hermansyah Hamidi melanggar Pasal 12 a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi.
