SuaraLampung.id - Bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Bencana banjir bandang ini memakan banyak korban jiwa.
Tidak hanya itu, ribuan orang juga terpaksa mengungsi akibat banjir bandang di NTT ini. Di tengah bencana yang terjadi ada saja ulah pejabat pemerintah yang tak patut dicontoh.
Pejabat pemerintah itu mengirim bantuan untuk korban bencana banjir bandang di NTT hanya formalitas. Bantuan itu dibawa hanya untuk difoto lalu dibawa pulang lagi.
Hal ini tentu saja membuat warga korban bencana banjir bandang di NTT marah. Mereka menolak pemberian bantuan dengan cara seperti itu.
Baca Juga:Korban Tewas Badai NTT Bertambah Jadi 138 Orang, Hampir 2 Ribu Rumah Rusak
Bukan tanpa alasan, aksi pemberian bantuan itu dianggap terlalu banyak aturan dan cuma menjadi ajang pencitraan belaka.
Video yang menuai pro kontra di kalangan masyarakat itu dibagikan oleh jejaring Twitter @ipunglombok, Rabu (7/4/2021).
"Sumbangan bencana banjir hanya formalitas buat disyuting lalu dibawah pulang lagi dan besok keluar siaran sdh kirim bantuan. Kita yg banjir ini desa muslim jd bantuan formalitas yg diberikan untk berita" tulis @ipunglombok.
Dalam video itu, terekam momen penyaluran bantuan yang terkendala oleh adanya protes dari para warga.
Salah satu pria di sana yang diduga adalah relawan tampak marah kepada pengirim barang-barang bantuan.
Baca Juga:Banjir Bandang di Lembata 38 Orang Hilang, Tim SAR Mulai Evakuasi Besok
Pria berpakaian hijau tersebut mengungkit soal ribetnya proses atau prosedur penerimaan bantuan bencana.
Tampak menolak dikirimnya bantuan, dengan suara cukup lantang pria itu mengatakan kalau perlu bantuannya dibawa kembali saja ke pengirim.
"Kami taruhan nyawa bapak. Jangan seperti ini, bawa pulang saja," ungkap pria itu seperti dikutip beritahits.id.
Belum diketahui secara pasti apa isi bantuan yang dikirim. Namun, isinya diduga berbagai kebutuhan sehari-hari.
Lebih lanjut pria itu mengungkit peranan pejabat. Dia tampaknya mengira jangan-jangan penyaluran bantuan cuma dimaksudkan untuk pencitraan saja.
"Kalau mau menteri atau wakil gubernur datang ke sini. Tapi kalau prosedurnya begini, bawa ke sini kemudian foto dan dibawa lagi, mending bawa pulang saja," tegasnya.
