SuaraLampung.id - Kurangnya fasilitas di Puskesmas Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dikeluhkan warga setempat. Keluhan warga terkait tidak adanya fasilitas laboratorium darah lengkap.
Keluhan ini diutarakan Fitri, warga Tegineneng, Pesawaran, saat acara reses II bersama Anggota DPRD Pesawaran Lenida Putri, Sabtu (20/3/2021) lalu.
Fitri mengatakan, Puskesmas Tegineneng masih terkendala fasilitas laboratorium darah lengkap. "Di sini belum ada laboratorium darah lengkap sehingga jika warga kesulitan saat hendak memeriksakan darah," kata Fitri dilansir dari Lampungpro.co---jaringan Suara.com.
Selain fasilitas, Fitri juga mengeluhkan tidak adanya tenaga dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Puskesmas Tegineneng.
Baca Juga:Anak Anggota DPRD Pesawaran Ditangkap Kasus Narkoba
Terkait tidak adanya dokter PNS, dikatakan Lenida, bukan karena pemerintah tak mendukung. Minat dokter jadi pegawai negeri untuk mengisi formasi sangat minim. Sementara masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan makin besar.
Apa yang dialami masyarakat Tegineneng, lanjut Lenida, juga terjadi di daerah lain. Sebab, pemerintah tidak bisa memaksakan para dokter untuk bekerja sebagai PNS pemerintahan.
"Terus terang saja sekolahnya mahal. Mereka milih-milih di Pemda mana yang intensifnya lebih tinggi," kata dia.
Mengenai fasilitas laboratorium darah lengkap, dia berjanji akan koordinasi dengan pihak dinas terkait dan akan dibahas melalui rapat lintas partai. Komisi akan memasukkannya ke dalam E-Pokir.
Dalam reses kali ini, tidak hanya persoalan fasilitas puskesmas yang dikeluhan masyarakat. Kegiatan reses di Kecamatan Tegineneng dan Negeri Katon pun menyerap beberapa aspirasi masyarakat sekitar seperti, permintaan pembinaan dan bantuan UMKM, insentif marbot, guru ngaji, dan penjaga makam minta ditambah jumlah penerimanya.
Baca Juga:Banyak Usaha Mikro Gulung Tikar, Ini Fokus Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona
"Sebanyak 90 persen permintaan pembangunan dan perbaikan jalan. Nanti diusahakan yang terbaik, dengan membawanya lebih dulu ke rapat. Kemudian dimasukkan ke E-Pokir. Tapi selalu pakai skala prioritas, mana yang lebih bersifat urgent, " kata Lenida.
