SuaraLampung.id - Eks Menteri Sosial Juliari Batubara buka suara mengenai dugaan keterlibatan Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19.
Dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus korupsi bansos Covid-19 mengemuka setelah laporan utama Majalah Tempo membahas mengenai hal ini.
Gibran diduga memberikan rekomendasi PT Sritex sebagai penyedia tas bansos.
Kekinian, Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan tak ada kaitan kasus suap penyaluran bantuan sosial paket sembako yang kini telah menjeratnya dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga:Gading Marten Merasa Cocok dengan Karen Nijsen, Ini Alasannya
Hal itu disampaikan Juliari usai menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik antirasuah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Ia diperiksa kurang lebih hampir 9 jam oleh penyidik.
"Berita tidak benar (terkait nama Gibran terlibat kasus bansos Corona). Tidak benar," ucap Juliari ketika dibawa ke mobil tahanan," Rabu (23/12/2020) malam.
Juliari mengaku akan mengikuti semua proses perkara yang kini tengah menjeratnya. Ketika ditanya terkait uang yang disita mencapai Rp 14,5 miliar dalam operasi tangkap tangan tim satgas antirasuah itu.
"Saya ikuti dulu prosesnya," ucap dia.
Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos.
Baca Juga:Tanggal Lahir Sama, Alasan Gading Marten Cocok dengan Karen Nijsen
Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar. Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.
Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.
Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.
Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp 14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.
Masing-masing sejumlah Rp 11, 9 miliar, USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp 243 juta).
