Wakos Reza Gautama
Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:56 WIB
Ilustrasi suasana banjir di Bandar Lampung. BBWS Mesuji Sekampung mewajibkan masterplan pengendali banjir Bandar Lampung menjadi eksekusi nyata pada Kamis, 29/10/2026. [ANTARA]
Baca 10 detik
  • BBWS Mesuji Sekampung mewajibkan masterplan pengendali banjir Bandar Lampung menjadi eksekusi nyata pada Kamis, 29/10/2026.
  • Bandar Lampung rentan banjir karena 16 DAS, alih fungsi lahan, sedimentasi sungai, dan fenomena rob pesisir.
  • Masterplan berbasis sains presisi ini menuntut kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan fisik di lapangan.

SuaraLampung.id - Rencana aksi penanganan banjir di Kota Bandar Lampung kerap berakhir sebagai wacana di atas meja. Kali ini, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung menegaskan komitmen berbeda.

Mereka menyatakan penyusunan Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) Pengendalian Banjir Kota Bandar Lampung diwajibkan menjadi peta jalan eksekusi yang nyata, terukur, dan tidak mandek sebagai tumpukan berkas formalitas semata.

"Penyusunan dokumen ini tidak boleh berhenti hanya pada tahap perencanaan. Ini harus menjadi pedoman eksekusi penanganan banjir yang konkret demi menjamin rasa aman warga Bandar Lampung," tegas Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, Kamis (29/10/2026).

Bukan tanpa alasan urgensi ini disuarakan. Secara geografis, Kota Tapis Berseri bak 'mangkuk penampung' yang dikepung oleh 16 Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 18.332 hektare.

Air bah mengalir deras dari dataran tinggi hulu di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran, sebelum bermuara di pesisir Teluk Lampung.

Masalah banjir di Bandar Lampung dinilai kian kompleks akibat sengkarut persoalan lingkungan yang menumpuk bertahun-tahun.

Mulai dari alih fungsi lahan di area resapan air, pendangkalan badan sungai akibat sedimentasi, drainase perkotaan yang menyempit, hingga fenomena banjir rob di kawasan pesisir.

Guna mengatasi persoalan menahun tersebut, BBWS menetapkan tiga pilar utama dalam perumusan masterplan. Pertama Menentukan simpul paling rawan di tiap DAS berdasarkan data riil, bukan sekadar perkiraan.

Kedua memastikan kondisi riil sejalan dengan hitungan teknis hidrologi. Lalu menimbang opsi pembangunan fisik (struktural) maupun penataan ruang (non-struktural) yang ramah anggaran namun berdaya guna tinggi.

Baca Juga: Kotak Rokok Berisi Sabu, Kurir Sistem Tempel Tak Berkutik Dicegat Polisi di Kedaton

Berbeda dari rancangan konvensional, masterplan kali ini digarap berbasis sains presisi. Pihak konsultan telah menerjunkan teknologi pemetaan radar LiDAR DEM beresolusi tinggi 0,5 meter, lengkap dengan pemodelan hidraulika 2 Dimensi (HEC-HMS dan HEC-RAS 2D).

Teknologi ini mampu merekonstruksi simulasi pergerakan air bah secara akurat di layar komputer sebelum proyek fisik dieksekusi di lapangan.

Kepala SNVT PJSA BBWS Mesuji Sekampung, Samuel Wahyu Ratmoko, menambahkan bahwa dokumen ini turut memetakan zona bahaya serta risiko riil yang dihadapi permukiman warga.

Namun, secanggih apa pun teknologinya, Samuel mengingatkan bahwa air tidak mengenal batas administrasi pemerintahan.

"Pengendalian banjir ini mutlak butuh kerja keroyokan lintas sektor. Kunci keberhasilannya ada pada komitmen pembagian peran antar-instansi—baik Pemkot Bandarlampung, Pemkab tetangga, maupun Pemprov, agar cetak biru ini segera bermutasi menjadi pembangunan fisik di lapangan," pungkas Samuel. (ANTARA)

Load More