Selama Ini Petani Cuma Kebagian Ampas, Gubernur Lampung Rombak Rantai Pasok Kakao Rp150 T

SuaraLampung.id - Jurang pendapatan petani kakao di Lampung selama ini bukan semata persoalan panen, melainkan jebakan musim dan minimnya teknologi pascapanen.

Selama puluhan tahun, petani terpaksa menjual kakao basah dengan harga anjlok di kisaran Rp20.000–Rp30.000 per kilogram saat musim hujan karena ketiadaan alat pengering.

Padahal, jika dikeringkan secara sempurna, harganya bisa melesat hampir empat kali lipat hingga menyentuh Rp80.000 per kilogram.

Melihat ironi tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong desentralisasi hilirisasi hingga ke tingkat tapak (desa).

Petani tak boleh lagi sekadar menjadi penonton di rantai pasok industri yang selama ini lebih banyak memperkaya industri berskala besar.

"Strategi Lampung ke depan adalah mendesain struktur ekonomi yang inklusif, mengentaskan kemiskinan. Hilirisasi dan nilai tambah harus dieksekusi langsung dari sumber bahan bakunya, yaitu di desa-desa," tegas Mirza saat menyerahkan bantuan fasilitas solar dryer di Pekon Ampai, Marga Punduh, Pesawaran, Kamis (8/10/2026).

Mirza menyoroti nasib petani yang selama ini seolah bermain lotre dengan cuaca. Mereka hanya bisa menikmati harga tinggi selama 3 hingga 4 bulan saat musim kemarau.

"Cokelat itu mahal kalau kering. Tapi petani kita cuma bisa menikmati harga mahal beberapa bulan saja karena cuaca," ujar Mirza lugas.

Dari total kue komoditas Lampung yang menyumbang sekitar Rp150 triliun dalam PDRB daerah, Mirza membeberkan fakta mengejutkan.

Baca Juga: Tancap Gas Awal 2027! Proyek PLTP Rajabasa Bakal Serap 2.000 Pekerja, Kuota Lokal 80 Persen

Baru sekitar Rp40 triliun (kurang dari 30 persen) yang menikmati nilai tambah hilirisasi di daerah. Sisanya mengalir keluar dalam bentuk bahan mentah.

Kehadiran kubah pengering surya (solar dryer) hasil kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dinilai menjadi pintu masuk bagi petani untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, sehingga mereka dapat memproduksi biji kakao kering berkualitas secara konsisten sepanjang tahun.

Pesawaran bukan lokasi sembarangan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat wilayah ini sebagai lumbung kakao terbesar di Lampung dengan bentangan lahan 25.000 hektare dan produksi mencapai 21.000 ton per tahun.

Gubernur Mirza mematok target agar Pekon Ampai tidak sekadar menjadi desa pengguna teknologi, melainkan pusat perakitan mesin.

"Harapan saya, Pekon Ampai bukan hanya mengeringkan kakao, tapi bisa mencontoh, merakit sendiri alat solar dryer ini, lalu menjualnya ke sentra-sentra kakao lain di pesisir Lampung," imbuhnya.

Hilirisasi ini kian diperkuat lewat skema closed-loop yang didorong OJK, menghubungkan akses permodalan, jaminan offtaker (pembeli siaga), hingga riset pendampingan.