Janji Manis di Hari Tani: Pemprov Lampung Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria! Efektifkah?

SuaraLampung.id - Desakan keras dari para petani yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) direspons Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Setelah aksi massa yang menuntut keadilan agraria pada Rabu (24/9/2025), Pemprov Lampung berjanji akan membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dengan sigap menerima aspirasi petani pada Rabu (24/9/2025). Dalam pernyataannya, Jihan menegaskan bahwa pembentukan tim ini adalah respons langsung atas tuntutan massa.

"Kami sesuai dengan arahan Gubernur Lampung, ini memutuskan untuk segera membuatkan tim sesuai dengan harapan yang telah disampaikan oleh para petani," ujar Jihan dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.

Jihan menjelaskan, tim fasilitasi ini akan melibatkan unsur Pemprov Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta stakeholder terkait. Yang menarik, perwakilan masyarakat, petani, dan buruh juga dijanjikan akan masuk dalam keanggotaan.

"Anggotanya tentu yang terkait dengan hal tersebut, dari Pemprov, BPN, stakeholder yang terkait juga dari perwakilan masyarakat dalam hal ini petani dan juga buruh," imbuhnya.

Momen Peringatan Hari Tani Nasional tahun ini menjadi latar belakang janji manis ini. Jihan berharap, tim ini mampu mewujudkan keadilan agraria yang telah lama menjadi dambaan masyarakat.

"Hal tersebut agar memberikan keadilan agraria bisa dicapai bersama-sama, sehingga Pemprov Lampung bisa mengoptimalkan apa yang menjadi fungsi dan tugas, bisa mengawal apa yang menjadi harapan masyarakat," tuturnya.

Para petani membutuhkan bukti, bukan sekadar retorika peringatan hari besar. Keadilan agraria bukan hanya tentang mediasi, tetapi juga keberpihakan yang jelas terhadap hak-hak petani yang kerap terpinggirkan di hadapan korporasi atau kepentingan lain.

Baca Juga: Terungkap! Kondisi Jembatan Penghubung Desa di Lampung Timur Memprihatinkan

Pembentukan tim adalah langkah awal, namun efektivitasnya bergantung pada political will Pemprov Lampung dan independensi anggota tim.

Apakah tim ini akan menjadi alat untuk menunda-nunda masalah, atau benar-benar menjadi jembatan menuju penyelesaian konflik yang adil?