3 Tantangan Studi Geografi Politik di Indonesia & Solusi dari Guru Besar Unila

SuaraLampung.id - Guru Besar Bidang Ilmu Geografi Politik dari Universitas Lampung (Unila), Prof. Arizka Warganegara, S.I.P,. M.A,. Ph.D. mengemukakan ada tiga tantangan dan hambatan dalam pengembangan studi geografi politik di Indonesia.

Pertama, studi yang bersifat interdisiplin seperti halnya geografi politik masih belum begitu familiar dalam konteks Indonesia.

"Sehingga para ilmuwan kita terbiasa melihat fenomena sosial politik dengan menggunakan kacamata tunggal," kata dia dalam orasi ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Geografi Politik, FISIP Universitas Lampung, di GSG Unila, Senin (2/12/2024).

Studi Geografi Politik, lanjut dia, sebagai sebuah studi interdisiplin memberikan alternatif pendekatan dengan mempertimbangkan aspek spasial dalam melihat fenomena sosial politik.

Kedua, lanjut peraih gelar Ph.D (Political Geography), University of Leeds, Inggris tahun 2019 itu, pengembangan studi interdisiplin di Indonesia masih terlalu fokus pada level pascasarjana.

"Dalam konteks ini, seharusnya kita sudah memulai secara massif membuka program studi di level sarjana berbasis keilmuan interdisiplin," kata Arizka, membawakan orasi ilmiah "Mengembangkan Studi Geografi Politik di Indonesia: Tantangan dan Harapan".

Kemudian yang ketiga, meletakkan studi geografi dan politik pada irisan departemen/jurusan yang berbeda membuat studi geografi politik di Indonesia tidak terlalu berkembang. Politik berdiri sendiri sebagai kajian pun begitu geografi.

"Oleh sebab itu saya mengusulkan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi membantu mengembangkan studi geografi politik di Indonesia," kata profesor kelahiran Kota Metro, tahun 1981 itu.

Pertama, mata kuliah geografi politik harus dimasukkan sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, administrasi negara, dan geografi.

Baca Juga: Unila Kukuhkan 6 Guru Besar, Total Capai 126 Orang

"Selama ini praktis terlihat hanya beberapa prodi yang mengakomodasi studi geografi politik sebagai mata kuliah seperti halnya prodi ilmu geografi, ilmu politik atau ilmu hubungan internasional," jelasnya.

Usulan kedua, mendorong penelitian-penelitian interdisiplin pada level pembelajaran sarjana bukan hanya pada level pascasarjana. Perlu adanya dialog yang lebih intensif antar bidang ilmu merumuskan secara bersama pada aspek yang mana dari masing-masing bidang ilmu yang dapat didorong menjadi penelitian interseksi.

Kemudian, mengembangkan asosiasi-asosiasi studi geografi politik atau memasukkan geografi politik sebagai salah satu speciality dalam asosiasi-asosiasi rumpun ilmu terdekat seperti asosiasi keilmuan Politik-HI-Pemerintahan dan asosiasi keilmuan geografi.

"Dengan begitu, studi geografi politik mempunyai sebuah “rumah besar” untuk dapat berkembang lebih baik," ujar Arizka. (ANTARA)