Siap Anggarkan Dana, Pemprov Lampung Nantikan Mobil Maung Garuda

SuaraLampung.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung siap mengalokasikan dana untuk membeli mobil Maung Garuda sebagai kendaraan dinas. 

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin mengatakan, pihaknya akan mengikuti aturan yang mengenai penggunaan kendaraan Maung sebagai kendaraan dinas kepala daerah. 

"Mengenai penggunaan kendaraan dinas bagi kepala daerah menggunakan kendaraan buatan dalam negeri, bila perintah dari pemerintah pusat sudah dikeluarkan maka kami di daerah akan mematuhinya," ujar Samsudin, Rabu (6/11/2024).

Ia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah daerah mengenai penggunaan kendaraan dinas buatan dalam negeri.

Baca Juga: Rentenir Tertipu Rekan Kerja Sendiri di Lampung Tengah, Rp40 Juta Melayang

"Nanti pada saatnya setelah pemerintah pusat menggunakan, baru turun ke daerah melalui gubernur dan bupati. Dan saat itu sudah dilakukan, maka kami pun siap mengalokasikan dana untuk peralihan penggunaan kendaraan dinas buatan dalam negeri tersebut," katanya.

Samsudin menjelaskan pemerintah daerah mendukung rencana penggunaan kendaraan dinas buatan dalam negeri sebagai salah satu bentuk implementasi mencintai produk buatan dalam negeri.

"Kita percayakan kepada PT Pindad yang akan memproduksi ini, dan kami akan menerima serta melaksanakan perintah Presiden terkait kendaraan dinas harus menggunakan produk dalam negeri," ucap Samsudin.

Diketahui produsen peralatan pertahanan, PT Pindad, mulai memproduksi kendaraan taktis jenis Maung Garuda untuk menyasar pengguna dari kalangan pejabat setingkat menteri hingga bupati.

Produksi kendaraan buatan dalam negeri bagi kendaraan dinas tersebut terbagi dalam beberapa tahap.

Baca Juga: Lampung Serap 89 Ribu Tenaga Kerja Baru, Pengangguran Turun

Pada produksi tahap pertama akan ditujukan untuk kendaraan dinas Menteri, kemudian produksi tahap kedua akan dilakukan untuk kendaraan dinas wakil Menteri, dan tahap produksi selanjutnya akan dilakukan untuk memproduksi kendaraan dinas bagi gubernur, dan bupati yang ada di daerah.