SuaraLampung.id - Sembilan kepala desa (kades) dari Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, mendatangi kediaman rumah pribadi Wakil Bupati Azwar Hadi, Rabu (15/2/2023).
Kedatangan sembilan kades tersebut untuk meminta maaf terkait peristiwa yang terjadi pada Senin (13/2/2023) ketika Musrenbang di Desa Labuhanratu Baru.
Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi menyambut baik sikap sembilan kades yang mengakui bahwa apa yang dilakukan waktu Musrenbang itu perilaku kurang etis.
"Setelah kami bertemu dengan kades-kades tersebut, baru saya paham apa persoalan hingga mereka keluar dari acara Musrenbang ketika pelaksanaan belum selesai," kata Azwar Hadi.
Awalnya Azwar selaku Wakil Bupati sempat bertanya-tanya, kenapa sejumlah kades keluar dan terkesan marah, padahal kata Azwar dirinya tidak pernah merasa ada perselisihan bentuk apapun.
"Jika persoalannya hanya karena ajuan pembangunan tidak pernah direalisasi ketika Musrenbang, mereka kami minta suruh buat proposal pengajuan pembangunan," kata Azwar Hadi.
Kepala Desa Braja Asri, Darusman mewakili dari delapan kades lainnya mengaku apa yang telah mereka lakukan di acara Musrenbang merupakan bentuk spontanitas bukan direncanakan.
Sehingga atas peristiwa yang terjadi yang membuat Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi tersinggung maka, sembilan kades bersilaturahmi meminta maaf.
"Hari ini Kamis sengaja bersilaturahmi kerumah pak wakil bupati kami, untuk meminta maaf apa yang telah terjadi ketika musrenbang dua hari kemarin," kata Darusman.
Baca Juga: Cuma Dituntut 3 Tahun Penjara! 8 Kades Sogok Dosen UIN Rp 840 Juta Demi Jual Beli Jabatan
Sembilan kades yang telah meminta maaf kepada Wakil Bupati Lampung Azwar Hadi antara lain, Kades Braja Asri, Braja Dewa, Braja Fajar, Sriwangi, Sumber Marga, Sumur Bandung, Sumberejo, Srijosari dan Labuhanratu Danau.
Sebelumnya para kepala desa memilih keluar ketika kegiatan musrenbang tingkat kecamatan sedang berlangsung di Desa Labuhanratu Baru, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, Senin (13/2/2023).
Keluarnya para kades di Lampung Timur ini membuat Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi emosi. Azwar langsung meminta mik yang sedang dipegang Camat Way Jepara.
"Itu namanya kades tidak punya etika," ujar Azwar menggunakan mik. Azwar langsung memanggil Inspektorat untuk mengecek pekerjaan kades-kades itu.
Menurut Azwar, jika ada temuan pekerjaan yang tidak beres agar ditindak untuk dilaporkan ke kejaksaan.
"Jangan seperti preman keluar tanpa etika, saya juga preman kalau mau dengan cara preman saya siap dimana saja," tantang Azwar Hadi.
Berita Terkait
-
Cuma Dituntut 3 Tahun Penjara! 8 Kades Sogok Dosen UIN Rp 840 Juta Demi Jual Beli Jabatan
-
8 Kades Keluar Ruangan saat Acara Musrenbang, Wabup Lampung Timur Emosi: Mau Cara Preman Saya Siap Dimana Saja
-
Organ Tunggal di Sekampung Udik Ricuh, Satu Warga Meninggal Dunia
-
Beredar Isu OTT Pejabat, Ini Respons Bupati Lampung Timur
-
Wow, Gaji Kepala Desa di Tanah Bumbu Rp7 Juta per Bulan Belum Termasuk Tanah Bengkok
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
BGN Siapkan Sanksi Finansial bagi SPPG yang Abaikan Standar Dapur MBG
-
BGN Ingatkan Mitra dan Yayasan Tingkatkan Kepedulian terhadap Sekolah Penerima MBG
-
Pasokan Pangan MBG Diperkuat dari Desa, BGN Gandeng Masyarakat dan UMKM
-
Dapur MBG Wajib Penuhi SOP, BGN Siap Evaluasi dan Sesuaikan Insentif Fasilitas
-
BGN Tegaskan Kewajiban Kepemilikan SLHS sebagai Syarat Operasional SPPG