SuaraLampung.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyidik kasus dugaan korupsi perencanaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lampung Utara tahun anggaran 2018-2020. Proyek yang menelan anggaran Rp3,6 miliar tersebut diduga fiktif.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Hutamrin mengatakan, penyidikan dugaan korupsi perencanaan RTLH Disperkim Lampung Utara dimulai 14 November 2022.
Hasil penyelidikan, ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dan tahapannya, dengan cara menyusun program kegiatan perencanaan yang tidak diikuti dengan kegiatan fisik.
"Diduga ada yang melakukan kegiatan perencanaan fiktif; sehingga tidak mempunyai nilai manfaat. Besaran anggaran kegiatan perencanaan fiktif itu mulai 2018 senilai Rp1,45 miliar, 2019 Rp1,2 miliar, dan 2019 ada Rp960 juta," kata Hutamrin, Jumat (6/1/2023) dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.
Baca Juga: Titik Rawan Korupsi Penyelenggaraan Haji, KPK Minta BPKH Berbenah karena Bisa Jadi Bom Waktu
Kasus tersebut berawal dari informasi dan laporan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tingkat penyelidikan.
Kegiatan tersebut, dilakukan dengan cara menyusun program diawal kegiatan perencanaan dan mengusulkan anggaran di bawah Rp100 juta.
"Usulan itu tujuannya agar dapat dilakukan pengadaan Langsung, kemudian pihak dinas membentuk tim untuk mencari dan meminjam perusahaan jasa konsultansi. Selanjutnya dipilih langsung sebagai penyedia dalam kegiatan perencanaan RTLH," ujar Hutamrin.
Selanjutnya pihak dinas membuat sendiri hasil pekerjaan kegiatan perencanaan RTLH, yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dibuat seolah-olah penyedia yang melaksanakan kegiatan perencanaan.
Dengan adanya kegiatan perencanan fiktif RTLH yang tidak diikuti dengan kegiatan fisik, maka program kegiatan perencaan tersebut tidak memiliki nilai manfaat.
Baca Juga: Nikita Mirzani Kasih Clue ke KPK Kalau Mau Cari Dito: Coba Tanya Pacarnya Si Nindy..
Atas kegiatan perencanaan RTLH, telah dilakukan pencairan atas permintaan pihak oknum di Disperkim Lampung Utara. Selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut, diminta kembali ke oknum di Disperkim Lampung Utara.
Berita Terkait
-
Joko Anwar: Ada Guru Diajak Korupsi Kepala Sekolahnya
-
Skandal Vonis Lepas Minyak Goreng: Istri Hakim hingga Sopir PN Jakpus Diperiksa Kejagung
-
Kepala Cabang Bank Bengkulu Korupsi Rp 6,7 Miliar Karena Kecanduan Judi Online
-
Nah Lho! Nangis Layaknya Anak Kecil, Kabid DLH Tangsel Mewek usai Ditahan Kasus Korupsi Sampah
-
KPK Kebut Dokumen Affidavit untuk Kasus Paulus Tannos di Singapura Sebelum 30 April 2025
Terpopuler
- Sama-sama Bermesin 250 cc, XMAX Kalah Murah: Intip Pesona Motor Sporty Yamaha Terbaru
- Robby Abbas Pernah Jual Artis Terkenal Senilai Rp400 Juta, Inisial TB dan Tinggal di Bali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- Profil Ditho Sitompul Anak Hotma Sitompul: Pendidikan, Karier, dan Keluarga
- 7 Rekomendasi Sabun Pemutih Wajah, Harga Terjangkau Kulit Berkilau
Pilihan
-
Djenahro Nunumete Pemain Keturunan Indonesia Mirip Lionel Messi: Lincah Berkaki Kidal
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Layar AMOLED Terbaik April 2025
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V50 Lite 4G vs vivo V50 Lite 5G, Serupa Tapi Tak Sama!
-
PT LIB Wajib Tahu! Tangan Dingin Eks Barcelona Bangkitkan Liga Kamboja
-
Pembayaran Listrik Rumah dan Kantor Melonjak? Ini Daftar Tarif Listrik Terbaru Tahun 2025
Terkini
-
Ribuan Warga Lampung Bersatu untuk Palestina: Babang Tamvan Serukan Boikot Produk Israel
-
Truk Pengangkut Rongsokan Hantam Pelabuhan Bakauheni: Diduga Rem Blong
-
Cuaca Buruk di Bandara Radin Inten II, Lion Air Mendarat di Palembang
-
Konflik Satwa-Manusia di Lampung Mengerikan: 9 Nyawa Melayang
-
Kades Ditandu 12 Km Demi Berobat: Realita Pesisir Barat Usai Lepas Status Daerah Tertinggal