Dekan FEB dan FISIP Unila Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila

SuaraLampung.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait suap yang melibatkan Rektor nonaktif Unila Karomani (KRM).

Pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Bandar Lampung, Kamis (29/9/2022) berlangsung sejak pukul 09.45 WIB hingga kini.

Ada sembilan orang yang dipanggil KPK diantaranya, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unila Yulia Netap, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Rudi Natamiharja, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Dr Nairobi , S.E., M.Si.

Kemudian, Pembantu Rektor III Universitas Lampung, Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dra. Ida Nurhaida, M.Si.,Pembantu Rektor II Universitas Lampung Asep Sukohar, Pegawai Honorer, Fajar Pramukti Putra, Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Wayan Rumite dan Ketua Satuan Pengendalian Internal (SPI) Universitas Lampung Dr Budiono.

Berdasarkan pantauan hingga pukul 13.00, baru terlihat enam orang saksi yang datang.

Dekan FEB Unila Dr Nairobi S.E., M.Si. mengatakan bahwa pemanggilannya kembali oleh KPK guna diperiksa terkait penerimaan calon mahasiswa baru.

"Ya masih soal PMB, yang lain-lain belum ditanya, karena masih berlangsung," katanya.

Hal serupa dikatakan oleh Ketua Satuan Pengendalian Internal (SPI) Universitas Lampung Dr Budiono.

"Pemeriksaan masih soal tupoksi pada PMB," kata dia.

Ditanya soal kehadiran Pembantu Rektor II Universitas Lampung Asep Sukohar, ia mengatakan bahwa belum melihat kehadirannya.

Baca Juga: "Siapa yang Mau Tanggung Jawab Kalau Tensi Gubernur Lukas Enembe Naik 200?"

"Pak Asep belum datang, tadi tidak ada di ruang periksaan," kata dia.

KPK telah menetapkan empat tersangka terdiri dari tiga orang selaku penerima suap, yakni Karomani (KRM), Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB). Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta Andi Desfiandi (AD).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan KRM yang menjabat sebagai Rektor Unila Periode 2020-2024, memiliki wewenang terkait mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022.

Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga KRM aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan dengan memerintahkan HY, Budi Sutomo, dan MB untuk menyeleksi secara "personal" terkait kesanggupan orang tua mahasiswa.

Apabila ingin dinyatakan lulus maka calon mahasiswa dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan ke pihak universitas.

Selain itu, KRM diduga memberikan peran dan tugas khusus bagi HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua calon mahasiswa baru. Besaran uang itu jumlahnya bervariasi mulai dari Rp100 juta sampai Rp350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan.