Pembatasan Subsidi BBM Dinilai Dapat Ringankan Beban Fiskal, Ini Penjelasan Ekonom

SuaraLampung.id - Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan meringankan beban fiskal dalam APBN ketika harga komoditas dunia sedang naik.

Hal tersebut dijelaskan ekonom Lembaga Penyelidikan dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky.

"Kalau melihat kembali fungsi dari fiskal pemerintah itu, salah satu yang utama memberikan cover kepada masyarakat miskin dan rentan, ini bebannya cukup besar,” ujar Riefky dilansir dari ANTARA, Selasa (12/7/2022).

Riefky mengatakan yang dimaksud efisiensi anggaran adalah subsidi energi nantinya tidak melebihi target APBN yang sebesar Rp208,9 triliun pada akhir tahun. Namun, ia tidak memungkiri capaian di bawah target ini juga ditentukan oleh tinggi atau rendahnya harga energi di tingkat global.

Baca Juga: Tenang! Pertamina Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Pertalite, Solar Hingga Elpiji 3 Kg

Menurut dia, meskipun kondisi APBN saat ini relatif sehat karena tingginya penerimaan berkah dari kenaikan harga komoditas di tingkat global, pemerintah tetap perlu mengefisienkan anggaran lagi.

"Memang tekanan dari APBN itu relatif minim ketimbang di negara lain. Walaupun memang pemerintah tetap perlu mengefisienkan lagi," kata Riefky.

Selain meringankan beban fiskal, lanjut dia, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bermanfaat untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini adalah salah satu tujuan utama program subsidi.

Oleh karena itu, apabila nantinya anggaran subsidi energi melewati target APBN, sedangkan harga energi di tingkat global terus naik, pemerintah tetap perlu mengeluarkan subsidi untuk masyarakat miskin dan rentan.

"Pemerintah dapat menambah pengeluarannya untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Ini tidak bisa dinego," paparnya.

Baca Juga: Ternyata 1 Juli Bukan Pembatasan Pembelian Pertlite dan Bio Solar

Ia menegaskan pemerintah bisa menggunakan sisa anggaran yang ada untuk fokus diberikan kepada kelompok masyarakat kurang mampu tersebut. Menurut dia, apapun bentuk kebijakannya, prioritas tetap ke masyarakat miskin dan rentan.